Kemenkumham Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kementerian dan Lembaga Negara

Kemenkumham bersama Kemenkeu menyelenggarakan kegiatan Temu Bisnis Tahap VI dari Kamis (3/8/2023) sampai Sabtu (5/8/2023) di JIExpo, Jakarta.

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendorong mendorong kementerian dan lembaga negara menggunakan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang dan jasa.pada Kamis sampai Sabtu di Jakarta International Expo , Jakarta.

“Dengan meningkatnya penggunaan PDN di lingkungan K/L negara, ekonomi Indonesia diharapkan dapat semakin meningkat lagi,” ucapnya di sela pembukaan Temu Bisnis Tahap VI, Jakarta, Kamis . Sebagai informasi, Kemenkumham telah menyelenggarakan e-katalog sektoral untuk 11 etalase yang seluruhnya merupakan PDN dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenkumham.Khusus untuk etalase Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya, minimal dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri 25 persen.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

kompascom /  🏆 9. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

PMI Manufaktur Ekspansif 23 Bulan Beruntun, Kemenkeu: Pelaku Bisnis Optimis Ekonomi MembaikKementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, sektor manufaktur Indonesia secara konsisten melanjutkan ekspansi selama 23 bulan berturut-turut.
続きを読む »

Kemenkumham Gorontalo gelar Legal Expo 2023Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Gorontalo menggelar Legal Expo 2023 di halaman kantor di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi ...
続きを読む »

Bumi Resources Raih Penghargaan Kategori Hijau soal Penghormatan HAMPT Bumi Resources Tbk (BUMI) meraih penghargaan bergengsi kategori 'Hijau' dengan nilai yang memuaskan dari Kemenkumham.
続きを読む »

ASN Kemenkumham 5 Kali Curi Motor untuk Obati Orang TuaSeorang oknum ASN Kemkumham, berinisial YEP, ditangkap oleh polisi karena diduga mencuri motor sebanyak lima kali di wilayah Cilincing. Hasil penjualan motor curian digunakan untuk biaya berobat orang tuanya yang sakit.
続きを読む »

Yandri Susanto minta Kemenkeu buka blokir anggaran BOS MadrasahWakil Ketua MPR RI H Yandri Susanto meminta Kementerian Keuangan untuk membuka blokir anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah karena Dana Bos ...
続きを読む »

Kemenkumham DKI bersinergi dengan Pemkot Jaktim sosialisasi UU KUHPKantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta bersinergi dengan Pemerintah Kota Jakarta Timur  menyosialisasikan Undang-Undang Nomor ...
続きを読む »