Kementerian Koperasi dan UKM ingin membuat pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) lebih sadar hukum dengan meluncurkan aplikasi layanan bantuan dan pendampingan hukum ...
Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM ingin membuat pelaku Usaha Mikro Kecil lebih sadar hukum dengan meluncurkan aplikasi layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil bernama LBH-UMK.
Senada, Deputi Bidang Usaha Mikro Yulius menyampaikan bahwa lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mengamanatkan pemerintah untuk hadir memberikan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil .
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Posko pengaduan KUR UMKM temukan bank minta agunan tambahanPosko Bersama Pengaduan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM yang merupakan hasil sinergi antara Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) dengan ...
続きを読む »
Ada Kementerian Bermasalah dengan Hukum, Puan Maharani Isyaratkan Reshuffle Cepat atau LambatKetua DPR Puan Maharani lantas menyoroti soal perkembangan kementerian yang kekinian sedang bermasalah terutama masalah hukum.
続きを読む »
Puan Singgung Kementerian Bermasalah Hukum Komentari Reshuffle Kabinet JokowiKetua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani turut mengomentari mengenai isu reshuffle kabinet.
続きを読む »
Puan Lihat Sinyal Reshuffle Buntut Kementerian Hadapi Masalah HukumKetua DPR Puan Maharani mengatakan reshuffle kabinet bisa saja terjadi cepat atau lambat lantaran ada menteri yang sedang diproses hukum
続きを読む »
Soal Isu Reshuffle, Puan Singgung Kementerian yang Miliki Masalah HukumKetua DPR RI ini kembali menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi
続きを読む »
Mahfud MD Siap Turun Tangan Bantu KPK Usut Dugaan Korupsi di Kementerian PertanianMenko Polhukam Mahfud MD mengatakan siap turun tangan membantu KPK mengusut dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.
続きを読む »