Wamenkeu Suahasil Nazara sebut TPPU bisa ditindak jika terdapat tindak pidana asalnya. .
Adapun Kementerian Keuangan meneliti dan mendalami tindak pidana pajak serta kepabeanan dan cukai.
Ia menambahkan, dengan adanya UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pihak-pihak terkait harus membuktikan bahwa harta dan aset yang diperoleh bukan dari hasil pencucian uang dalam proses pembuktian apabila ditengarai melakukan pencucian uang. Setelah publik dikejutkan dengan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal transaksi janggal Rp300 triliun. Namun beberapa hari lalu, PPATK dan Kemenkeu kompak menyatakan jika transaksi itu bukan korupsi pegawai Kemenkeu dan bukan TPPU.Temuan Transaksi Janggal Rp300 T di Kemenkeu, Peneliti ICW: Pidana atau Tidak, Harus Ditindaklanjuti
Ia pun meminta kepada Kemenkeu, PPATK, dan aparat penegak hukum untuk membuka kasus ini dengan jelas.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Peneliti ICW: Transaksi Janggal di Kemenkeu Bisa Jadi Pintu Masuk untuk Bersih-bersih di Lembaga LainPeneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Ester meyakini transaksi janggal tidak hanya terjadi di Kementerian Keuangan saja.
続きを読む »
Update Soal Transaksi Rp300 Triliun, PPATK: Bukan Korupsi Pegawai KemenkeuKepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyatakan dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bukan merupakan korupsi pegawai Kemenkeu.
続きを読む »
PPATK Akhirnya Bongkar Misteri Transaksi Rp 300 T, Penasaran?PPATK akhirnya buka suara soal transaksi Rp 300 triliun di Kemenkeu.
続きを読む »
Misteri Uang Rp300 T di Kemenkeu Terbongkar, Siapa Sumbernya?Kemenkeu mengungkapkan bahwa transaksi mencurigakan dengan nominal Rp 300 triliun bukan dari korupsi atau pencucian uang.
続きを読む »