Kemendagri menegaskan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh semua golongan dan partai politik jelang Pemilu 2024.
KEMENTERIAN Dalam Negeri kembali menekankan netralitas aparatur sipil negara jelang Pemilu 2024. Netralitas ASN sudah diatur secara rinci dalam Pasal 9 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
"ASN harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan dan partai politik ," ujar Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar dalam seminar virtual, Selasa .Selain ASN, Kemndagri juga memperhatikan netralitas penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu . Pemerintah siap menjamin kelancaran pelaksanaan dan mendukung penyelenggara pemilu.
“Bukan hanya netralitas ASN, tapi ada netralitas penyelenggara negara itu diatur di seluruh hukum yang mengatur tentang penyelenggara tersebut. Jadi baik eksekutif, legislatif, maupun lembaga yudikatif,” imbuhnya.Adapun netralitas penyelenggara pemilu dan ASN diharapkan berdampak positif pada tingkat penggunaan hak pilih dalam Pemilu 2024. Sehingga, masyarakat berbondong-bodong datang ke tempat pemungutan suara . Aparat penegak hukum dan aparat keamanan pun siap membantu penyelenggaraan pemilu.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Kemendagri Minta Kepala Daerah Dukung dan Fasilitasi Pemilu 2024 | merdeka.comPemda juga perlu menugaskan personel untuk membantu Sekretariat PPK dan PPS. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pembentukan sekretariat PPK paling lambat hingga 10 Januari 2023 dan Sekretariat PPS dibentuk paling lambat 24 Januari 2023.
続きを読む »
Awali Tahun 2023, ASN Wonogiri Ikrar Jaga Netralitas di Pemilu 2024Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Wonogiri mengucapkan ikrar netralitas dalam Pemilu 2024.
続きを読む »
Kunjungi Karanganyar, SBY Temui DPD dan DPC Partai Demokrat Jawa Tengah: Harus Siap Sambut Pemilu 2024Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengunjungi Resto Taman Indah, di Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada Minggu (1/1/2023).
続きを読む »
Partai Ummat Sebut Siap Berkoalisi dengan Partai Penjegal di Pemilu 2024Ridho menambahkan Partai Ummat akan melakukan konsolidasi nasional segera. Ia menjelaskan rencana tersebut dilaksanakan pada Februari 2023.
続きを読む »
Jelang Pemilu 2024 Perlu Adanya Mitigasi Sosial hadapi Turbulensi PolitikKetua LPOI Kiai Said Aqil Siradj sebut Perlu mitigasi sosial untuk mewaspadai menghadapi kemungkinan terjadinya turbulensi politik menjelang tahun politik.
続きを読む »
Pemilu 2024, Peta Koalisi Segera Akan TerlihatPENGAMAT politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin melihat 2023 akan menjadi awal dari puncak persaingan para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
続きを読む »