Kemenaker memastikan masih ada libur bagi pekerja, setelah muncul isu adanya penghapusan libur pekerja seusai munculnya Perppu No. 2/2022 tentang Cipta Kerja
SOLOPOS.COM - Tangkapan layar Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers virtual Kemnaker diikuti dari Jakarta, Jumat -Kementerian Ketenagakerjaan memastikan tidak ada penghapusan waktu libur untuk pekerja terkait isu yang berkembang setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja.
“Ada hoaks yang berkembang di awal pekan ini terkait hak waktu istirahat atau waktu libur, dikatakan Perppu ini menghapus waktu istirahat atau libur. Itu adalah hoaks, tidak benar,” kata Dirjen Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Indah Anggoro Putri di Jakarta, Jumat .Dia menjelaskan bahwa Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja tetap mengatur waktu istirahat tergantung jumlah waktu kerja dan istirahat panjang.
Selain itu, keberadaan cuti haid dan melahirkan tidak terjadi perubahan. Hal itu menjadikan acuan dari kedua cuti itu masih berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dia juga membantah dengan keluarnya Perppu itu maka pekerja kontrak atau PKWT dapat dikontrak seumur hidup.Perppu No. 2/2022 tidak mengatur periode PKWT, tapi mengamanatkan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.Putri juga membantah bahwa PHK dapat dilakukan sepihak dan uang pesangon serta penghargaan masa kerja dihapus dengan terbitnya Perppu Cipta Kerja.
“Perppu 2/2022 tetap mengatur mengenai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Adapun besarannya untuk masing-masing alasan PHK akan diatur lebih lanjut dalam PP,” tutur dia.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Sistem No Work No Pay, Kemenaker: Tidak Ada di Indonesia!Kemenaker mencontohkan apabila seorang pekerja perempuan melaksanakan cuti haid, pemberi kerja tetap wajib memberikan upah. Tidak ada no work no pay.
続きを読む »
KPK Pastikan Tidak Ada Motif Politis dari Penyelidikan Kasus Formula EAli Fikri menegaskan KPK tidak memiliki motif politis dalam melakukan pengusutan sebuah kasus korupsi, termasuk kasus Formula E.
続きを読む »
Kasus Pemuda Selingkuh dengan Mertua, Polisi Pastikan Tidak Ada Laporan untuk DS | merdeka.comKepolisian Daerah (Polda) Banten masih mendalami kasus RZ (21), pemuda yang diduga melakukan perselingkuhan dengan mertuanya. Kasus ini viral di media sosial. Polisi menegaskan bahwa tidak ada laporan terhadap YouTuber DS (Deny Sumargo) ke sentra pelayanan Polda Banten.
続きを読む »
Kemenaker: Perppu Cipta Kerja Tidak Hapus Libur PekerjaIndah menegaskan, Kemenaker memastikan Perppu Cipta Kerja tidak menghapus waktu istirahat atau hari libur pekerja.
続きを読む »
Tak Dicantumkan di Perppu Cipta Kerja, Kemenaker Pastikan Aturan Cuti Melahirkan Tak DihapusKemnaker menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja maupun Perppu Cipta Kerja hanya mengubah atau menghapus pasal-pasal tertentu saja di UU Ketenagakerjaan.
続きを読む »
Pengusaha Usul 'No Work No Pay', Kemenaker: Indonesia Tidak Mengenal Istilah ItuKemanaker buka suara soal usulan pengusaha memberlakukan asas no work no pay.
続きを読む »