Kejati geledah Bawaslu Morowali terkait dana hibah Rp56 miliar

Dari penggeledahan, penyidik menyita beberapa dokumen terkait dugaan korupsi dana hibah dari Pemprov Sulteng melalui Bawaslu Sulteng dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020.

Penggeledahan dilakukan tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah di Kantor Bawaslu Kabupaten Morowali, Rabu . ANTARA/HO-Humas Kejati Sulteng

"Penggeledahan dilakukan pada Rabu berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: PRINT-01/P.2/Fd.1/02/2023," kata Kasipenkum Kejati Sulteng Mohammad Ronald di Palu, Kamis. Ia mengemukakan tim penyidik terus melakukan pendalaman atas kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi yang terkait dengan dugaan korupsi tersebut.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

antaranews /  🏆 6. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Kementerian PU-Pera Susun Masterplan Kawasan Industri MorowaliKEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menyusun rencana induk (masterplan) pengembangan kawasan industri (KI) Morowali di Sulawesi Tengah.
続きを読む »

Kejati Jatim dan Jajaran Hentikan Penuntutan 7 Perkara Lewat Keadilan RestoratifKejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) jajaran menyelesaikan tujuh perkara berdasarkan keadilan restoratif atau restorative justice (RJ) Sindonews news .
続きを読む »

Pemprov Jabar dan Sulteng Jalin Kerja Sama Manajemen ASN, Transformasi Digital, dan Reformasi BirokrasiPemprov Jabar dan Pemprov Sulsel menjalin kerja sama terkait manajemen ASN, transformasi digital, dan reformasi birokrasi.
続きを読む »

Bawaslu Terancam Kehilangan 7.000 Pegawai Honorer, Ferry Kurnia Minta Pemerintah Beri Solusi SecepatnyaWaketum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan untuk kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2024 maka perlu kualitas dan kuantitas dari SDM Bawaslu. Ketua...
続きを読む »

Bawaslu Siapkan Bantuan Hukum untuk Pegawai pada Pemilu 2024Pemberian advokasi hukum ini diberikan kepada pegawai yang menghadapi masalah hukum secara litigasi maupun nonlitigasi, kecuali tindak pidana korupsi.
続きを読む »

146 Organisasi Datangi Bawaslu Protes Keras Penghilangan Laporan Dana Kampanye - Jawa PosKPU RI tetap bersikukuh menghapus kewajiban membuat Laporan Penerimaan dan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pemilu 2024.
続きを読む »