Kejagung telah menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo.
Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung kembali memeriksa sejumlah saksi untuk mengusut kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022.
Para tersangka adalah FCP selaku pemilik rumah di Jalan Jaya Mandala III Nomor 11, IA selaku Kepala Sub Direktorat /Koordinator Monev Jaringan Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, YP selaku General Manager Logistik PT SEI, dan PMT selaku Direktur PT Agung Perkasa Raya. Johnny berharap kasus tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan segera tuntas. Terlebih, Indonesia masih dalam tahap pemulihan perekonomian nasional dan berbagai proyek kementerian tentu dimaksudkan untuk mendukung upaya tersebut.
2 dari 3 halamanTetapkan 5 TersangkaDalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan total 5 orang seagai tersangka. Adapun tersangka yang baru ditetapkan pada Senin, 6 Februari 2023 yakni Irwan Hermawan selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy. Begitu juga tersangka Mukti Ali selaku Account Director PT Huawei Tech Investment. "Bersama-sama dengan AAL melakukan permufakatan jahat konspirasi sehingga PT Huawei masuk konsorsium," tutur Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Kejagung Periksa Manager Investasi DP4 Terkait Korupsi Dana Pensiun PelabuhanAdapun duduk perkara diawali adanya dugaan penyimpangan pengadaan lahan pada PT Pelindo Tahun 2013 sampai dengan 2019.
続きを読む »
Kejagung Masih Hitung Total Kerugian Negara di Kasus Korupsi Waskita KaryaKejagung masih menghitung total kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya dan PT Waskita Beton Precast.
続きを読む »
Akademisi Dukung Kejagung Banding Vonis Surya DarmadiFickar mengusulkan Kejagung menggandeng instansi lain dalam menghitung kerugian keuangan dan perekonomian negara imbas beroperasinya perkebunan sawit Duta Palma
続きを読む »
Kejagung: Penerapan Restorative Justice bagi Pemakai Narkoba Jangan Main-mainKejagung meminta agar penerapan restorative justice pada kasus penyalahgunaan narkoba tidak bermain-main.
続きを読む »
Anggota DPR minta Kominfo mendalami platform ChatGPT'Platform yang ada di tengah masyarakat, termasuk ChatGPT, tentu harus sesuai dengan ketentuan PSE yang dikeluarkan Kominfo,' kata anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani. ChatGPT
続きを読む »
Jangan Coba-Coba Jadi Pengedar Narkoba, Kejagung: Ada Hukuman MatiKejagung juga terus mengedepankan keadilan restoratif untuk penyelesaian perkara korban penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini, pengguna narkotika tidak boleh berada dalam sel tahanan yang sama dengan pengedar.
続きを読む »