Kapolda Metro Jaya tak banyak berkomentar perihal rencana Pemprov DKI terhadap 25 daftar ruas jalan di Jakarta yang rencananya akan diterapkan prabayar.
JawaPos.com – Keputusan jalan prabayar itu nantinya merupakan kewenangan Gubernur DKI dan sementara pihaknya sebagai anggota polisi hanya mengikuti keputusan Pemprov DKI.
Polda Matro akui pihaknya tak mempunyai banyak kewenangan terkait keputusan 25 ruas jalan prabayar itu. Pasalnya keputusan jalan prabayar di Jakartan itu merupakan kewenangan Gubernur DKI dan DPRD. “Kita hanya mendukung karena electronic road pricing program DKI,” tuturnya seperti dikutip PojokSatu .
“Jadi kan konsepnya sambil proses itu, Pemda DKI juga harus merapikan, menyiapkan Transjakarta misalnya, bisa melayani dengan baik,” ujarnya kepada wartawan, Jumat . Baca juga:Heru: Pembahasan ERP Harus Lanjut Seiring Transportasi Umum Dibenahi“Itu kan perlu waktu sambil jalan, di sisi lain ERP juga aturan-aturan yang dibahas masih lama waktunya. Kalau enggak dimulai, kapan dimulainya kan seperti itu,” tegasnya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Pj Gubernur DKI Jakarta, Kapolda, dan Pangdam Jaya Kumpulkan Ketua RW se-Jakarta Timur, Ada Apa?Polda Metro Jaya, Pemprov DKI, dan Kodam Jaya mengumpulkan rukun warga (RW) se-Jakarta Timur di Jakarta International Velodrome, Minggu (14.1.2023). Pertemuan ini...
続きを読む »
Soal Kebijakan Jalan Berbayar di Jakarta, Kapolda Metro: Kita Ikuti Alur PemprovPolda Metro Jaya siap mengikuti kebijakan Pemprov DKI Jakarta perihal jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di 25 ruas jalan.
続きを読む »
Kapolda Metro soal Wacana Jalan Berbayar di Jakarta: Sudah KoordinasiKapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengaku sudah berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta terkait wacana jalan berbayar di Jakarta.
続きを読む »
Polisi Gerebek Rumah Produksi Liquid Sabu di Jakbar, Pengedar Terkait Jaringan InternasionalPolda Metro Jaya menggerebek sebuah rumah di Meruya, Jakarta Barat yang dijadikan pembuatan liquid berbahan sabu.
続きを読む »