Reformasi peradilan militer adalah tanggung jawab konstitusional yang harus dijalankan pemerintah dan DPR. Jika tidak, polemik yurisdiksi penanganan prajurit TNI yang terlibat tindak pidana umum akan terjadi.
. Ada resistensi yang cukup tinggi dari pemerintah untuk menolak perubahan tersebut sehingga menyebabkan proses pembahasan menemui jalan buntu atauKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengirimkan surat terbuka kepada pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk segera merevisi UU Peradilan Militer, Rabu , di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.
Pentingnya reformasi sistem peradilan militer didasarkan atas sejumlah alasan. Sistem peradilan militer di Indonesia diatur berdasarkan UU Pengadilan Militer. UU ini merupakan salah satu regulasi warisan pemerintahan Orde Baru yang sarat akan dimensi pemanfaatan militer sebagai pilar utama penopang kekuasaan Orde Baru.
Pemerintahan otoriter di belahan dunia mana pun selalu menggunakan institusi militer sebagai alat memperoleh, memperbesar, sekaligus melindungi kekuasaan. Untuk itu, militer diberi hak-hak istimewa untuk menjalankan perannya itu. Keistimewaan yang diberikan untuk militer itu salah satunya di bidang hukum dan peradilan di mana setiap anggota militer yang melakukan tindak pidana militer dan tindak pidana umum diadili di peradilan tersendiri yang dikenal dengan peradilan militer.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Kasus Korupsi Truk, KPK Panggil Pranata Komputer Ahli Madya BasarnasKPK memanggil pranata komputer ahli madya basarnas terkait pengadaan truk angkut personel dan kendaraan kebencanaan.
続きを読む »
Kasus ISPA Jabodetabek Naik Hingga 200 Ribu KasusKemenkes melaporkan kasus ISPA di Jabodetabek meningkat hingga 200 ribu kasus akibat polusi udara.
続きを読む »
ISPA Terkait Polusi Udara Jabodetabek Naik, di Atas 200 Ribu Kasus per BulanKasus ISPA terkait polusi udara rata-rata naik di atas 200.000 kasus per bulan.
続きを読む »
Urgensi Cuti Bersalin Enam BulanPublik sempat diramaikan dengan pro-kontra substansi dari Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA).
続きを読む »
Urgensi Cuti Bersalin Enam BulanPublik sempat diramaikan dengan pro-kontra substansi dari Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA).
続きを読む »
Basarnas Kendari cari pria yang tenggelam di perairan Tanjung ToronipaTim Basarnas Kendari melakukan pencarian terhadap seorang pria yang tenggelam di antara perairan Tanjung Toronipa dan Pulau Labengki, Provinsi Sulawesi ...
続きを読む »