pelaku usaha terus mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memisahkan pasal pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek, dan Inovasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia , Carmelita Hartoto. "Oleh karena itu, dalam penyesuaian ke depan, yang didasari oleh alasan kesehatan masyarakat, perlu dilakukan secara hati-hati dan kalkulatif untuk menciptakan keseimbangan dan kesinambungan industriDampaknya sudah terlihat dari jumlah pabrik rokok yang mengalami penurunan, yakni dari 4.669 unit usaha di tahun 2007 menjadi 1.100 di tahun 2022.
Sehingga keberlanjutan sektor tersebut dapat terjaga, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja dan penerimaan negara. “Ini memang merupakan tantangan yang kompleks, tetapi jika dihadapi dengan pendekatan yang holistik, kita dapat mencapai hasil yang positif bagi semua pihak terkait,” tegasnya Hal senada sebelumnya juga disampaikan oleh Ketua Umum KADIN Jatim Adik Dwi Putranto mendorong agar pemerintah mengefektifkan saja aturan yang sudah ada, yaitu PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung
Adik mengingatkan, UU Kesehatan tidak menempatkan produk tembakau sebagai komoditas terlarang. Karenanya, lanjut dia, UU yang disahkan di DPR pada Juli 2023 lalu juga tidak melarang penjualan maupun promosi produk tembakau.Sejumlah Asosiasi Tembakau Alternatif Sepakati Pakta Integritas Sesuai Pedoman WHOJawa Barat, Bogor
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Kadin Indonesia Minta Kemenkes Pisahkan Aturan Tembakau dari RPP Kesehatan - Jawa PosCarmelita Hartoto, menjelaskan industri tembakau merupakan sumber pekerjaan bagi jutaan masyarakat Indonesia, termasuk bagi petani tembakau.
続きを読む »
Kemenkes: Studi epidemiologis mikroplastik pada kesehatan masih minimKementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut studi epidemiologis soal mikroplastik masih sangat minim sehingga dampaknya pada kesehatan manusia belum ...
続きを読む »
Link PDF Formasi PPPK Tenaga Kesehatan Kemenkes 2023, Pelamar Baru 1.375 dari 6.388 FormasiFormasi PPPK Nakes Kemenkes 2023 ditujukan untuk pelamar yang memiliki kualifikasi pendidikan D3, D4, S1 hingga Profesi.
続きを読む »
Bukan Obat Tradisional, Pemanfaatan Fitofarmaka Bisa Dibiayai BPJS Kesehatan?Kemenkes berharap adanya peningkatan penggunaan fitofarmaka di fasilitas kesehatan.
続きを読む »
Kadin Jatim dan 38 Asosiasi Kirim Petisi ke Jokowi Tolak Pasal Tembakau RPP UU KesehatanPemangku kepentingan di ekosistem pertembakauan memohon kepada Presiden Jokowi, untuk mengeluarkan pasal-pasal terkait tembakau dari RPP Kesehatan.
続きを読む »
GAPERO Minta Pemerintah Pisahkan Pembahasan RPP Produk Tembakau dari UU KesehatanJPNN.com : RPP yang saat ini sedang digodog Kemenkes banyak pasal yang tumpang tindih dengan regulasi kementerian bidang lain, seperti Kemenkeu, Kemendag, Ke
続きを読む »