Menurut Darraz, kritik harus disampaikan dengan santun dan bijak.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Peneliti sekaligus kader intelektual Muhammadiyah Muhammad Abdullah Darraz menilai ada kampanye khilafah terselubung kelompok radikal dalam isu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Yakni, untuk membangun public distrust terhadap negara.
Baca Juga Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja memang menjadi kontroversi sebagian kalangan yang harus disikapi secara kritis dan argumentatif. Darraz menilai, bahwasanya kritik haruslah disampaikan dengan santun, objektif, elegan, dan tidak ada tujuan terselubung lainnya melainkan untuk kebaikan umat, rakyat, dan pemerintah itu sendiri.
Oleh karena itu, dengan etika kritik yang santun dan bijak, maka tujuan kritik itu sendiri akan tercapai dan mampu menghasilkan alternatif solusi bagi persoalan rakyat.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Kader dan Simpatisan PKB Harus Pasang Gambar Pancasila di Rumahnya |Republika OnlinePemasangan gambar Pancasila adalah sikap bela negara
続きを読む »
Kader dan Simpatisan PKB Harus Pasang Gambar Pancasila di Rumahnya |Republika OnlinePemasangan gambar Pancasila adalah sikap bela negara
続きを読む »
Prospek Industri Otomotif 2023 Menurut GaikindoMeskipun kondisi perekonomian nasional cenderung stabil, Gaikindo mengungkapkan pelaku industri otomotif tetap harus berhati-hati.
続きを読む »
Wajib Tahu, Ini 4 Bentuk KDRT Menurut Komnas PerempuanAda banyak salah persepsi di masyarakat soal Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
続きを読む »
5 Minuman Terbaik untuk Panjang Umur Menurut Pakar KesehatanMinuman sehat ini punya khasiat memperpanjang umur lho detikers. Mudah didapat dan rasanya enak, inilah 6 minuman terbaik untuk panjang umur menurut dokter.
続きを読む »
Ini 3 Faktor Kunci Barcelona Pulangkan Aubameyang Menurut Pakar Sepak Bola |Republika OnlineKunci utama membawa Aubameyang pulang adalah memastikan kepergian Depay.
続きを読む »