Kemenkeu menyetujui pelebaran defisit Meranti denga pinjaman daerah.
Yustinus menegaskan bahwa persetujuan itu bukan jaminan untuk melakukan pinjaman. Pinjaman, kata dia, harus tetap dilakukan secara kredibel, sesuai tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu pun tertuang dalam surat S-69/MK.7/2022 tertanggal 22 Juni 2022 dengan jelas dan tegas menyoal pinjaman.
Yustinus mengatakan, beberapa daerah memang menggunakan skema pinjaman untuk menutup defisit. Namun, mereka tetap memperhatikan tata kelola yang baik. Yasonna mengatakan, pihaknya akan mengkaji lebih jauh untuk melihat apakah Muhammad Adil menggadaikan kantor bupati untuk kepentingan pribadi atau terdapat alasan lainnnya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
M Adil Gadai Kantor Bupati Meranti Rp100 Miliar, Kemenkeu Bantah Beri IzinKemenkeu membantah memberikan persetujuan kepada Bupati Meranti M Adil untuk menggadaikan aset kantor Pemda sebesar Rp100 miliar.
続きを読む »
Kemenkeu Bantah Setujui Gadai Kantor Bupati Meranti Rp 100 MKemenkeu membantah tudingan yang menyebut instansinya menyetujui gadai aset Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Meranti senilai Rp 100 miliar.
続きを読む »
Bupati Nonaktif Meranti Gadaikan Aset Pemda Rp100 Miliar, Menkumham: Tak Bisa Seenaknya!Menkumham Yasonna Laoly angkat bicara soal tindakan Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil yang dikabarkan mengagunkan aset pemda senilai Rp100 miliar.
続きを読む »
Respons Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly Terkait Muhammad Adil Gadai Kantor Bupati MerantiBegini Respons Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly Terkait Muhammad Adil Gadai Kantor Bupati Meranti
続きを読む »
Asmar Minta KPK Periksa BRK soal Pinjaman Rp 100 Miliar ke Pemkab MerantiPlt Bupati Kabupaten Meranti Asmar minta KPK periksa BRK Syariah soal pinjaman Rp 100 miliar oleh Pemkab Meranti yang disebut tanpa agunan.
続きを読む »