Jokowi memastikan pemerintah mengawal RUU PPRT yang saat ini masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2023.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo memastikan bahwa pemerintah akan terus mengawal mengenai percepatan pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang saat ini masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2023 sebagai RUU inisiatif DPR RI.
Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah akan berkomitmen dan berupaya keras untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. “Dan sudah lebih dari 19 tahun Rancangan Undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga belum disahkan. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia saat ini tidak secara khusus dan tegas mengatur tentang pekerja rumah tangga,” tuturnya.
“Saya perintahkan kepada menteri hukum dan ham dan menteri ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stake holder,” katanya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Pekerja Rumah Tangga Rawan Kehilangan Hak, Jokowi: RUU PPRT Prioritas 2023Presiden Jokowi menyatakan jumlah pekerja rumah tangga diperkirakan mencapai 4 juta jiwa dan rentan kehilangan hak-haknya.
続きを読む »
RUU PPRT jadi ‘prioritas’ untuk disahkan pada 2023 setelah 19 tahun mandek - BBC News IndonesiaSetelah 19 tahun tidak kunjung disahkan, Presiden Joko Widodo mengatakan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) “sudah masuk dalam daftar RUU prioritas 2023”. Mengapa RUU ini mendesak untuk disahkan?
続きを読む »
19 Tahun Belum Disahkan, UU Perlindungan PRT Jadi Prioritas JokowiPresiden Jokowi akan berupaya untuk memprioritaskan RUU PPRT menjadi UU pada tahun 2023 ini. Jokowi beralasan sudah 19 tahun RUU tersebut tak juga disahkan.
続きを読む »
Jokowi Minta RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Segera Disahkan | merdeka.comJokowi berkomitmen memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga.
続きを読む »
Jokowi Utus Menteri Temui DPR Demi Percepat Pengesahan UU PPRTJokowi memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mempercepat RUU PPRT yang mangkrak 19 tahun lamanya.
続きを読む »
APBD Rp 123 Triliun |em|Ngendap|/em| di Bank, Jokowi Sentil Kepala Daerah |Republika OnlineJokowi minta pemda merencanakan program guna meningkatkan serapan anggaran.
続きを読む »