Ketua PBHI menilai, data intelijen soal parpol yang diungkap Presiden Jokowi tak sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2011 tentang intelijen negara.
Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia sekaligus Anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Julius Ibrani, menilai bahwa intelijen negara tidak seharusnya menggali data partai politik sebagaimana yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo .
"Parpol itu satu-satunya kanal untuk hak politik warga negara yang harusnya independen, tidak tersentuh sedikit pun oleh negara," terangnya.Baca Juga:"Karena dia bukan ancaman terhadap eksistensi dan kondisi negara kita, dalam konteks keamanan negara, ini tidak seperti terorisme, serangan negara lain," tegasnya.
"Jadi jangan sampai kita kembali ke masa lalu, ke rezim Orde Baru, di mana pemimpin negara menguasai publik dan private di Indonesia, yang tujunnya adalah menjadikan negara ini, negara yang penuh dengan ancaman, penuh dengan ketakutan, sehingga kita hanya bisa berpangku pada satu jabatan politik, yaitu presiden," ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya mengetahui isi partai politik dari informasi yang dihimpun intelijen, baik dari Badan Intelijen Negara , Polri, maupun TNI."Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu. Ini mereka menuju ke mana saya juga ngerti," terang Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu .
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Jokowi Punya Data soal Arah Politik Semua Parpol, Mahfud Md: Itu Diatur Undang-UndangMahfud menegaskan bahwa Jokowi telah memiliki data intelijen tersebut sudah sejak lama.
続きを読む »
Jokowi Ngaku Tahu Kondisi Parpol dari Intelijen, Mahfud MD: Itu Dibenarkan Undang-undangJokowi Punya Data Parpol dari Intelijen, Mahfud MD: Menteri Aja Punya, Presiden Lebih Lengkap lagi.
続きを読む »
Wamenag Harapkan Revisi Undang-Undang Haji Disahkan 2024Kemenag harapkan revisi undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat disahkan pada 2024 melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI
続きを読む »
Kuasa Hukum Tersangka Kebakaran Bukit Teletubbies Bakal Laporkan Balik Pengelola Gunung BromoPengelola Gunung Bromo dinilai tidak melindungi konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.
続きを読む »
Presiden Jokowi Klaim Pegang Data dan Arah Koalisi Parpol, Masinton: Ada BINPolitikus PDIP Masinton Pasaribu merespons klaim Presiden Jokowi yang memegang data seluruh partai politik (Parpol) hingga arah koalisi jelang kontestasi Pemilu
続きを読む »