Jimly Asshiddiqie merespons soal Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung DPA Menurutnya ketentuan nama maupun anggota DPA nantinya dapat diatur dalam undang-undang
Jimly menjelaskan Pasal 16menentukan bahwa presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada presiden.
"Pasal 16 dan Pasal 23 UUD sama-sama ditulis dengan huruf kecil, artinya lembaga dimaksud belum punya nama resmi yang ditentukan oleh UUD. Maka untuk nama resminya dapat diatur di UU," papar Jimly.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Baleg DPR Berencana Ubah Wantimpres Jadi Dewan Pertimbangan AgungBaleg DPR RI berencana mengubah Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres, menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
続きを読む »
Baleg Setujui Draft RUU Wantimpres Jadi Usul Inisiatif DPRPemerintah dan DPR ingin mengubah nama Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung.
続きを読む »
Jimly Asshiddiqie Minta KPU Hormati Putusan MKJimly Asshiddiqie menyarankan KPU segera melaksanakan putusan MK
続きを読む »
Jimly Asshiddiqie Sebut Gugatan Anwar Usman ke PTUN Salah Alamat, Ini AlasannyaMantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta salah alamat
続きを読む »
Ketua Baleg DPR: Dewan Pertimbangan Agung Jadi Pejabat Negara dalam Draft RUU WantimpresDewan Pertimbangan Agung (DPA) ternyata termaktub dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undan-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres yan
続きを読む »
Dalam Sehari, Baleg DPR Sepakat Ubah Wantimpres Menjadi Dewan Pertimbangan AgungHanya dalam sehari, Baleg DPR sepakat usulkan perubahan nomenklatur Wantimpres kembali menjadi Dewan Pertimbangan Agung.
続きを読む »