Hitungan dalam satu perjalanan, akan ada Rp 30 miliar sampai Rp 60 miliar dana yang masuk dengan asumsi Rp 10 ribu per perjalanan yang melewati ruas jalan itu.
JawaPos.com – DPRD DKI Jakarta menyatakan bahwa dari informasi yang didapat, jika jalan berbayar elektronik diterapkan di 25 ruas jalan di Ibu Kota, ditaksir akan ada puluhan miliar uang yang masuk ke pengelola kebijakan itu.
Baca juga:Nasdem Nilai ERP Hanya Pindahkan Kemacetan ke Ruas Jalan LainDengan angka sebesar itu, Politikus PKS itu mengatakan bahwa mesti ada pengelolaan yang jelas dan baik agar tidak disalahgunakan. “Makanya harus dipastikan dengan angka tersebut dengan potensi penerimaan sebesar itu, ini harus ditangani dan diterapkan dengan baik,” jelasnya.
Baca juga:Wacana ERP Sejak 2006 tapi Tak Terealisasi, Mungkinkah Tahun Ini?“Ada rincian kemarin kalau gak salah di angka Rp 5 ribu sampai dengan 19 ribu. Itu akan di antara angka itu,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Selasa . Baca juga:Dishub DKI Sebut ERP Solusi Holistik Pecah Kemacetan di JakartaYang jelas, Syafrin menyebut bahwa penerapan tarif untuk jalan berbayar itu akan diterapkan tidak sama rata. Melainkan melihat juga kualifikasi dari kendaraan yang akan melintas.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Pimpinan DPRD DKI Minta Transportasi Umum di Jakarta Dibenahi Sebelum ERP DiterapkanSistem ERP dianggap tak bisa diterapkan di Jakarta dalam waktu dekat karena Pemprov DKI masih harus membenahi layanan transportasi umum.
続きを読む »
Komisi B DRPD DKI Sarankan Uji Coba ERP di 3 Ruas Jalan Dahulu Sebelum DiterapkanKetua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menyarankan sebaiknya sistem jalan berbayar elektronik atau ERP tak langsung diterapkan di 25 jalan di Jakarta.
続きを読む »
Komisi B DPRD DKI: Potensi Penerimaan dari ERP Bisa Mencapai Rp 60 Miliar Per HariDengan tarif antara Rp 5.000-19.000 per kendaraan, pemasukan dari ERP di Jakarta bisa mencapai Rp 30 miliar-60 miliar per hari.
続きを読む »
Sebelum Terapkan ERP, Pemprov DKI Diminta Tingkatkan Layanan Transportasi Umum DuluNamun, lanjut Taufik, terdapat sejumlah catatan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta jika hendak menerapkan ERP.
続きを読む »
Sudah Enam Era Gubernur, Jalan Berbayar di Jakarta Cuma Wacana | merdeka.comMeski tak kunjung dieksekusi, kebijakan ERP di Jakarta kembali muncul saat Jakarta dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Mengacu Raperda P2LSE ada 25 jalan di Jakarta yang akan diterapkan ERP. ERP diyakini mengurangi macet Jakarta bagi mereka yang keberatan dengan tarif melintas yang ditetapkan
続きを読む »
Besaran Tarif Layanan Jalan Berbayar Elektronik atau ERP Akan Dirinci Dalam PergubRincian besaran tarif layanan sistem jalan berbayar elektronik atau ERP akan diatur dalam peraturan gubernur DKI Jakarta.
続きを読む »