Sudah 25 tahun gerakan reformasi berjalan, namun agenda perubahan masih menjadi pekerjaan rumah. Dibutuhkan komitmen para elite untuk terus menuntaskan amanah reformasi. KajianData AdadiKompas
, pengadilan Soeharto dan kroninya, amandemen konstitusi, pencabutan dwifungsi ABRI, dan pemberian otonomi daerah seluas-luasnya.
UU ini menjadi jawaban atas tuntutan masyarakat pada komitmen negara menjamin kebebasan warga berpendapat. Walau masih menyisakan"lubang-lubang", UU ini dianggap lebih baik dibanding peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1998. Tingginya daerah yang memekarkan diri ini tak bisa dilepaskan dari terbitnya tiga aturan yang mendukung animo daerah untuk memiliki otonominya sendiri, yakni UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD; UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Penerbitan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dianggap belum cukup mengingat pengadilan yang mengadili pelanggaran HAM baru dibentuk paling lama empat tahun setelah UU tersebut disahkan. Perlu dilakukan penegakan hukum atas terjadinya pelanggaran HAM yang justru banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum sendiri. .
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Soal Laporan Terhadap Hengki Kurniawan, Ini Langkah-Langkah KPK |Republika OnlineKPK akan melakukan verifikasi dan telaah dengan pelapor terhadap Hengki Kurniawan.
続きを読む »
Simak Langkah-langkah Membuka Toko di TokopediaTak harus menggunakan laptop atau komputer, calon penjual online dapat memanfaatkan handphone untuk membuka toko di Tokopedia.
続きを読む »
Simak Langkah-langkah Berjualan di ShopeeMau berjualan di Shopee? simak langkah-langkahnya.
続きを読む »
Program Transmigrasi Masih Sangat Dibutuhkan MasyarakatHingga saat ini daftar tunggu yang ingin transmigrasi, khususnya dari Jawa dan Bali sudah mencapai lebih lima ribu KK.
続きを読む »
PDIP Ungkit Rekam Jejak Ganjar Pranowo, Tak Terlibat Korupsi e-KTP hingga Pemberantasan Tambang IlegalPDIP: Saat menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR, Ganjar Pranowo terbukti tidak terlibat megaproyek KTP elektronik yang melibatkan skandal suap para anggota Komisi II.
続きを読む »