Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan keterangannya soal upah minimum di UU Cipta Kerja.
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, SOLO - Kementerian Ketenagakerjaan melontarkan sejumlah janji kepada buruh soal aturan upah minimum di UU Cipta Kerja.
Salah satu hal yang saat ini menjadi sorotan adalah masalah aturan upah minimun buru di UU Cipta Kerja. Berdasarkan pasal 88C penetapan Upah Minimum Provinsi wajib ditetapkan oleh gubernur.Banyak asumsi muncul di kalangan masyarakat tentang aturan upah minimum ini. Akan tetapi, Kemnaker akhirnya angkat bicara dan memberika penjelasan.
Selanjutnya, terkait upah buruh, tidak ada perubahan pada sistem pengupahan. Upah, lanjut mereka, dapat dihitung berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Rincian Pesangon Karyawan PHK dalam UU Cipta KerjaUU Cipta Kerja mengatur pesangon yang diterima karyawan jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
続きを読む »
Kemnaker Akan Awasi Pemotongan Upah Sesuai Kesepakatan dengan PekerjaKementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3), akan memastikan pelaksanaan Permenaker 5 tahun 2023 sesuai dengan aturan yang berlaku
続きを読む »
Partai Buruh Optimistis terhadap Pengajuan Gugatan UU Cipta KerjaPartai Buruh dan serikat pekerja menyatakan akan mengadakan aksi besar-besaran menolak UU Cipta Kerja.
続きを読む »
Kemnaker Tegaskan Pengusaha Tak Boleh Cicil THR, Paling Lambat H-7 LebaranKementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini tidak boleh dicicil.
続きを読む »
Pertemuan Puan Maharani dan Jokowi Turut Bahas UU Cipta Kerja yang Baru DisahkanPuan Maharani menyampaikan sejumlah hal yang penting dan strategis berkaitan dengan pemenangan Pemilu 2024.
続きを読む »
Pengesahan UU Cipta Kerja Disahkan, Pimpinan DPR Sarankan Publik Tempuh Jalur MKWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai masyarakat yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja yang kini menjadi Undang-Undang (UU) bisa menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK). Nasional DPR
続きを読む »