Putusan penundaan pemilu yang dilakukan oleh PN Jakarta Pusat mengancam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA – Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum menghentikan tahapan Pemilu 2024 pada Kamis , membuat heran banyak pihak.Salah satu poin amar putusan PN Jakpus meminta KPU untuk tak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024.
Saat itu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia memperdebatkan perihal corak kepemimpinan di negara baru Indonesia. Pemilu pertama sendiri direncanakan akan diadakan pada Januari 1946. Rencana itu tertulis dalam Maklumat Wakil Presiden pada 3 November 1945. Reformasi pada 1998 membuat siklus lima tahunan sedikit berubah. Akibat Reformasi 1998, MPR sepakat untuk melakukan perubahan atau amandemen UUD 1945.
Selain itu, PHDI memasukkan usulan agar pemilu dijadikan sebagai wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Bunyi usulan mereka untuk Pasal 1 ayat yaitu: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat yang dilakukan melalui pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan adil setiap lima tahun sekali." Usulan 5 TahunanJuru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Ali Hardi Kiaidemak setuju dengan Hendi. Ali pun mengusulkan pemilu dilaksanakan “sekurang-kurangnya” lima tahun sekali.
Pataniari Siahaan dari Fraksi PDI Perjuangan kembali membahas pentingnya klausa yang memungkinkan diadakan pemilu dadakan jika terjadi suatu yang tak diinginkan. Namun, dalam pembahasan masa amandemen ketiga pada 2001, Patrialis Akbar dari Fraksi Reformasi kembali mengusulkan agar ayat itu diberi tambahan redaksi menjadi: “Pemilihan Umum merupakan wujud kedaulatan rakyat yang dilaksanakan selambat-lambatnya lima tahun sekali.“
Dia mengatakan ‘keperluan mendesak’ tak bisa dijadikan alasan untuk mempercepat pemilu. Justru, lanjutnya, dengan adanya patokan periode pemilu maka pemerintah bisa mulai menata negara dengan suatu kepastian. Akhirnya, hasil pembahasan materi pemilu, termasuk soal periodenya, disahkan pada sidang tahunan MPR 2001 dalam rangka perubahan UUD 1945. Pasal 22 E ayat berbunyi:
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Kemendagri Pastikan Pemilu 2024 Tetap Berjalan Walau Ada Putusan PN Jakarta Pusat - Tribunnews.comKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan mengajukan banding ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (PN) dalam pekan ini.
続きを読む »
Presiden Jokowi Tak Akan Intervensi Putusan PN Jakarta Pusat yang Berdampak Pemilu DitundaMoeldoko mengatakan pemerintah tidak akan mencampuri putusan PN Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima dan menghukum KPU agar menghentikan proses pemilu.
続きを読む »
Jokowi Dukung KPU Ajukan Banding atas Putusan PN Jakarta Pusat Soal Penundaan Pemilu 2024Jokowi memastikan, pemerintah tetap komitmen menjalankan tahapan pemilu yang sudah disepakati.
続きを読む »
Besok, KPU Daftarkan Banding Putusan PN Jakarta PusatJumat (10/3), KPU mendaftarkan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
続きを読む »
Publik Diajak jadi Amicus Curiae Tanggapi Putusan PN Jakarta PusatSetelah KPU menyatakan banding, kini publik diajak menjadi amicus curiae atau sahabat pengadilan.
続きを読む »
Info Rute Bus Tingkat Jakarta, Cek Dulu Sebelum Jalan-jalan!PT Transportasi Jakarta meluncurkan bus tingkat untuk berkeliling kota Jakarta. Sebelum jalan-jalan, cek dulu rute bus tingkat Jakarta dan jam operasionalnya.
続きを読む »