Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai penerapan jalan berbayar atau ERP di Jakarta sebaiknya tidak buru-buru.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA – Penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing dinilai sebaiknya dilakukan setelah sistem transportasi umum pendukungnya telah berjalan dengan optimal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya tidak terburu-buru dalam menerapkan kebijakan ini.
“Saran saya untuk DKI Jakarta jangan terburu-buru, sebaiknya diterapkan tahun depan,” katanya saat dihubungi, Senin . “Mereka bisa menunggu LRT beroperasi dan juga memperbanyak layanan Jabodetabek Residence Connexion [JR Connexion] yang menjadi pendukung Transjakarta,” imbuhnya. Beberapa contoh push strategy yang telah atau pernah diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah pemberlakuan Ganjil-Genap, three in one, pelarangan sepeda motor pada beberapa ruas jalan, dan sebagainya.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta tengah mengebut penyelesaian regulasi jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing pada 2023.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Banyak Mahasiswa di Solo Terjerat Pinjol, Utang untuk Jalan-jalan hingga JajanTak sedikit mahasiswa di Kota Solo yang terjerat pinjol.
続きを読む »
Wacana Jalan Berbayar di Jakarta, Polda Metro Jaya Siap Kerja dengan Pemprov DKI | merdeka.comDishub DKI Jakarta telah mengusulkan besarannya berkisar antara Rp5.000 sampai Rp19.900 untuk sekali melintas. ERP bakal diterapkan di 25 ruas-ruas jalan atau kawasan yang memenuhi kriteria.
続きを読む »
Soal Kebijakan Jalan Berbayar di Jakarta, Kapolda Metro: Kita Ikuti Alur PemprovPolda Metro Jaya siap mengikuti kebijakan Pemprov DKI Jakarta perihal jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di 25 ruas jalan.
続きを読む »
6 Hal Diketahui soal Wacana Jalan Berbayar di Jakarta Ter-updatePemprov DKI Jakarta berwacana akan memberlakukan kebijakan jalan berbayar di sejumlah wilayah Jakarta. Istilah itu dikenal dengan electronic road pricing (ERP).
続きを読む »