Aspirasi seolah disambut dengan sinyal setuju. Isu perpanjangan masa jabatan kepala desa dicurigai untuk kepentingan Pemilu 2024. Kepentingan calon yang mana?
Bukan tidak mungkin, kata dia, kecurangan juga dilangsungkan oleh satuan pemerintahan terendah . Maka, aspirasi ini perlu disikapi dengan kritis.
"Ini tidak sehat kalau kemudian durasi jabatan ini diberlakukan langsung kepada kepala daerah saat ini dan menjelang tahun Politik 2024. Ini semacam 'sogokan' bagi kepala desa untuk mengamankan kepentingan politik tertentu," kata Feri.Bila saja aspirasi itu murni demi kebaikan desa, aspirasi itu tidak perlu direalisasikan sekarang. Aspirasi itu bisa dibahas setelah Pemilu 2024.
Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas ini menjelaskan, sudah ada Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 pada Oktober 2021 yang mengatur batas maksimal jabatan kepala desa tiga periode masing-masing periode selama lima tahun. Usulan para kepala desa yang terbaru ini, satu periode 9 tahun dan bisa diperpanjang dua periode , menurutnya tidak masuk akal. Apalagi, ada duit negara yang rentan dari korupsi.
"Dengan dana yang sangat banyak, saya khawatir dana itu disimpangkan. Dengan mudahnya pemerintah dan DPR mengizinkan. Jangan-jangan ini proyek 'sponsorship'. Tidak elok di dalam negara hukum," kata Feri.Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen , Lucius Karus, berharap DPR dapat kritis akan aspirasi revisi UU Desa itu. DPR jangan langsung menerima aspirasi itu.
"DPR jangan merusak tatanan kehidupan desa dengan memenuhi permintaan yang sesungguhnya menghancurkan desa ketimbang membangun desa," kata Lucius, dihubungi terpisah oleh
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Dear Para Pengelola Lembaga Survei, Bawaslu Ingatkan Hal Ini Jelang Pemilu 2024: Jangan Ada TendensiBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan kepada lembaga-lembaga survei jelang pelaksanaan Pemilu 2024.
続きを読む »
Ridwan Kamil Bergabung, Golkar Makin Optimis Hadapi Pemilu 2024Airlangga mengatakan, Ridwan Kamil memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh Partai Golkar. Sebagai tokoh dari Jawa Barat, pria yang akrab dipanggil Kang Emil itu dinilai telah bekerja dengan baik.
続きを読む »
Pengamat sebut Jawa Barat lumbung suara terbesar di Pemilu 2024Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam menyebut Provinsi Jawa Barat masih menjadi lumbung suara nasional terbesar pada ...
続きを読む »
Analisis Litbang “Kompas” : Mitigasi Komprehensif Kerawanan Pemilu 2024Memitigasi potensi kerawanan pemilu perlu kerja sama berbagai elemen. Dengan demikian, kerja-kerja pengendalian untuk menyukseskan pemilu bisa terealisasi lebih terukur dan efektif. kajiandata AdadiKompas
続きを読む »
Pemilu 2024 Tertutup Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan, Pusdek UIN Mataram Beberkan AnalisisnyaSoal pemilu terbuka dan tertutup menjadi polemik di saat ini. Apalagi tahun ini merupakan tahun politik. Di mana setiap kebijakan KPU selalu menyedot perhatian
続きを読む »
Pemilu 2024, Nasib Ridwan Kamil kini di Tangan Airlangga HartartoGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya resmi bergabung dengan Golkar. Meski demikian, hal ini tak memberikan jaminan dirinya maju di Pilpres 2024.
続きを読む »