Hanya beberapa minggu menjelang peringatan satu tahun protes massal yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini, otoritas Iran sedang mempertimbangkan undang-undang baru yang keras soal penggunaan hijab oleh perempuan.
Liputan6.com, Jakarta - Hanya beberapa minggu menjelang peringatan satu tahun protes massal yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini, otoritas Iran sedang mempertimbangkan undang-undang baru yang lebih keras terkait penggunaan hijab. Menurut para ahli, aturan terbaru itu akan menindak perempuan tak berhijab jauh lebih keras dari undang-undang sebelumnya.
Para ahli mengatakan RUU yang belum disahkan itu adalah peringatan bagi warga Iran bahwa rezim tidak akan mundur dari sikapnya terhadap hijab meskipun demonstrasi massal mengguncang negara itu tahun lalu. RUU itu diajukan oleh kehakiman kepada pemerintah untuk dipertimbangkan awal tahun ini. Kemudian, RUU akan diteruskan ke parlemen dan selanjutnya disetujui oleh Komisi Hukum dan Yudisial.
2 dari 4 halamanAturan BerpakaianAmini, seorang perempuan Kurdi-Iran berusia 22 tahun, meninggal pada September 2022 setelah ditahan oleh polisi moralitas rezim yang terkenal kejam dan dibawa ke"pusat pendidikan ulang", diduga karena tidak mematuhi kode berpakaian konservatif negara itu. Pada 1983, hijab wajib digunakan setelah shah terakhir digulingkan dalam Revolusi Islam 1979. Iran secara tradisional menganggap Pasal 368 hukum pidana Islamnya sebagai undang-undang hijab, yang menyatakan bahwa mereka yang melanggar aturan berpakaian menghadapi hukuman antara 10 hari hingga dua bulan penjara, atau denda antara 50.000 hingga 500.000 rial Iran atau setara Rp17 ribuan hingga Rp179 ribu.
RUU itu juga menargetkan selebritas yang mungkin menghadapi denda hingga sepersepuluh dari kekayaan mereka, dikeluarkan dari pekerjaan atau aktivitas profesional untuk jangka waktu tertentu, serta larangan perjalanan internasional dan aktivitas media sosial. Rancangan undang-undang tersebut juga akan mengamanatkan pemisahan gender yang lebih luas di universitas -sarang umum protes sipil - dan ruang publik lainnya.
Para ahli percaya bahwa undang-undang tersebut, atau bagian darinya, kemungkinan akan disahkan dalam beberapa bentuk. Sebagian besar anggota parlemen selaras dengan rezim dan tidak mungkin memblokirnya, meskipun Raeesi mengatakan ada kemungkinan bahwa pemerintah dapat menarik RUU tersebut jika mampu mengendalikan segala potensi keresahan di sekitar hari jadi Mahsa Amini.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
PM Pakistan Usulkan Pembubaran Parlemen Sebelum LengserPerdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dilaporkan telah mengusulkan agar parlemen dibubarkan sebelum masa jabatannya berakhir.
続きを読む »
DPRD DKI Jakarta Usulkan Honor Kader Jumantik dan Posyandu DinaikkanMenurut Politisi Partai Gerindra itu, hal demikian sebagai bentuk penghargaan kepada para Kader Jumantik, Posyandu, Posbindu, Jumantik dan Dasawism
続きを読む »
DPR Usulkan Bebas Bea Masuk untuk Pengiriman Barang PMIWakil Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati mengusulkan keringanan dan kemudahan untuk barang-barang Pekerja Migran Indonesia (PMI).
続きを読む »
Legislator usulkan pembentukan pansus kabel semrawut di JakartaAnggota DPRD DKI Hardiyanto Kenneth mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) kabel fiber optik menjuntai di Jakarta agar tidak terulang adanya korban ...
続きを読む »
Anies Janji Usulkan Rahmah El Yunusiyah Pahlawan NasionalAnies Baswedan berjanji memperjuangkan tokoh perempuan asal Sumbar, Rahmah El Yunusiah, menjadi pahlawan nasional. Via: detiksumut_
続きを読む »
Legislator PDIP Usulkan Pembentukan Pansus Kabel Semrawut di JakartaAnggota DPRD DKI Hardiyanto Kenneth mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) kabel fiber optik menjuntai di Jakarta agar tidak terulang adanya korban yang terjerat.
続きを読む »