Diskursus mengenai uji materi sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi; proporsional daftar tertutup atau daftar terbuka, mengisi ruang publik beberapa waktu terakhir. Bagaimana sikap Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama? Polhuk AdadiKompas
Ketua KPU RI Hasyim Asyari menjabat tangan Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam pertemuan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa . Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut, Ketua KPU RI Hasyim Asyari disambut langsung oleh Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
Muhammadiyah mendukung perubahan sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup atau terbuka terbatas. Sistem proporsional tertutup atau terbuka terbatas dianggap bisa mengurangi kanibalisme politik dan praktik politik uang. Nahdlatul Ulama menyerahkan wacana sistem pemilu kepada pembentuk undang-undang maupun penyelenggara pemilu.
JAKARTA, KOMPAS — Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, turut berpendapat mengenai polemik sistem pemilu. Muhammadiyah mendukung perubahan sistem pemilu proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup atau proporsional terbuka terbatas, sedangkan NU menyerahkan sepenuhnya pilihan sistem itu ke pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Gerindra Nilai Wacana Coblos Partai: Kami Ikut Ketentuan dari Mahkamah Konstitusi | merdeka.comDasco menilai sistem coblos partai akan sangat merugikan partai baru jika diterapkan pada Pemilu 2024 mendatang. Tak hanya itu, sistem tersebut juga akan membatasi ruang para caleg untuk bersosialisasi dengan masyarakat atau pemilihnya.
続きを読む »
Keputusan Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja Dinilai Lecehkan Konstitusi: Ini Bencana Undang-undangJokowi beralasan, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 itu dikeluarkan untuk mengisi kekosongan hukum terkait urusan investor di dalam dan luar negeri
続きを読む »
Jokowi Teken Perppu Cipta Kerja, Demokrat: Pembangkangan terhadap Konstitusi - Pikiran-Rakyat.comPerppu Cipta Kerja menjadi polemik lantaran dianggap merugikan pekerja. Demokrat bereaksi keras akan hal ini.
続きを読む »
Perppu Cipta Kerja Dianggap Bentuk Kudeta Konstitusi, Jokowi Tanggapi SantaiPresiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi santai atas pro dan kontra yang terjadi imbas terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja.
続きを読む »
Jokowi Teken Perpu Cipta Kerja, KSPSI: Presiden Khianati KonstitusiKSPSI menyebut Presiden Jokowi mengkhianati konstitusi dengan menerbitkan Perpu Cipta Kerja karena menyalahi aturan Mahkamah Konstitusi (MK).
続きを読む »
PAN: Mayoritas Parpol Ingin Pemilu 2024 Digelar Proporsional Tertutup, Hakim Konstitusi Perlu Mendengar - Pikiran-Rakyat.comKetua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengklaim banyak parpol ingin Pemilu 2024 digelar dengan proporsional tertutup.
続きを読む »