Politikus PDIP Ahmad Basarah sebut PDIP belum umumkan capres untuk jaga perpolitikan.
Dengan demikian, lanjut dia, partai-partai politik lainnya akan segera membentuk blok-blok tertentu dan mengumumkan capres mereka sehingga menyebabkan situasi politik memanas dengan sejumlah pihak yang mulai berkampanye, padahal masa kampanye belum dimulai saat ini.
"Pemilu yang terlalu lama tidak digunakan peserta pemilu untuk mengedukasi masyarakat tentang program-program dan rencana pembangunan ke depan. Akan tetapi, justru dipakai menjadi sarana mengeksploitasi isu SARA yang menyebabkan segregasi di tengah masyarakat," kata Basarah. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Sebut Ada Perwakilannya Hadiri Pertemuan di Kantor DPP PAN, Politikus PDIP: Pak Jokowi Itu KaderEriko Soarduga, mengaku tidak sepakat jika dikatakan bahwa tidak ada perwakilan PDIP yang hadir dalam kegiatan Silaturahmi Ramadan di kantor DPP PAN.
続きを読む »
Politikus PDIP: Anies Tinggalkan Banyak Masalah, Termasuk Pohon di Monas |Republika OnlineGilbert berharap Pj Gubernur Heru dapat melakukan penghijauan kembali.
続きを読む »
Politikus Golkar Bilang PDIP Mesti Ikut Aturan Main Bila Gabung Koalisi Besar'Jangan sampai nanti misalnya koalisi sudah dibangun, tapi belakangan ingin menguasai,' kata politikus Golkar Ace Hasan Syadzily.
続きを読む »
Sindiran PDIP: Kalau Koalisi Besar Mau Deklarasi, |em|Nyalonin|/em| Segera Saja |Republika OnlinePolitikus PDIP menyindir koalisi besar jika mau deklarasi sekalian mencalonkan capres
続きを読む »
FX Rudy Dimarahi Hasto gegara Berita Ganjar Capres PDIPKetua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, mengaku dimarahi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hal ini terjadi usai beredarnya berita yang mengatakan dirinya menyebut Ganjar Pranowo capres dari PDIP.
続きを読む »
Demokrat: Peninjauan Kembali Moeldoko tak Punya |em|Legal Standing|/em| |Republika OnlinePolitikus Demokrat sebut peninjauan kembali Moeldoko tidak memiliki legal standing.
続きを読む »