perlu adanya sanksi secara administratif dan sanksi hukum kepada pelaku politik uang untuk memberi efek jera. Agar tak ada lagi politik uang
Anggota tim pengarah Strategi Nasional Pencegahan Korupsi ini menilai, perlu adanya tiga pendekatan dalam pencegahan
secara komprehensif. Pertama, pada level kebijakan dengan meningkatkan akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran partai politik dan peningkatan kontribusi negara untuk membantu operasional partai politik khususnya dalam menjalankan fungsi pendidikan dan rekrutmen politik. Salah satunya dengan melakukan perubahan regulasi baik dengan Revisi PP 1/2018 untuk jangka pendek, dan/atau Revisi UU Parpol untuk jangka menengah.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Kepala PPATK ingatkan pemilu bukan adu kekuatan uangKepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengingatkan seluruh peserta pemilihan umum (pemilu) bahwa pesta ...
続きを読む »
KPK Sebut Politik Uang Bisa Berbetuk Barang, Ini yang DiperbolehkanWawan menyebut, politik uang bisa dalam berbentuk token listrik hingga kuota game. Yang menjadi masalah, usai memberikan sesuatu tersebut, sang penerima diharuskan melakukan sesuatu sesuai harapan pemberi.
続きを読む »
Peluang besar anak muda DKI Jakarta memutus politik uangPara pemilih pemula dan anak muda DKI Jakarta mempunyai kesempatan besar mewujudkan Pemilu 2024 lebih bersih dan bebas dari politik uang. Dengan porsi ...
続きを読む »
Kejari Dumai Sita Uang Rp3 Miliar dari Kasus Pencucian Uang NarkobaKejari Kota Dumai dan polisi menjerat tiga tersangka peredaran 124 kilogram sabu dengan tindak pidana pencucian uang narkoba dan menyita uang Rp3 miliar lebih.
続きを読む »
Basarah: Sikap politik GM FKPPI harus mengacu pada politik kebangsaanWakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menilai sikap politik Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (GM FKPPI) seharusnya ...
続きを読む »