PULUHAN aktivis pimpinan masyarakat sipil dari berbagai elemen berkumpul di Gedung YLBHI Jakarta, Jumat malam (13/1), membahas sikap pemerintah yang nekad menerbitkan Perppu Ciptaker.
PULUHAN aktivis pimpinan masyarakat sipil dari berbagai elemen berkumpul di Gedung YLBHI Jakarta, Jumat malam . Mereka tengah membahas sikap pemerintah yang nekad menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja .
"Penerbitan Perppu ini jelas bentuk pembangkangan, pengkhianatan atau kudeta terhadap konstitusi RI, dan menunjukkan otoritarianisme pemerintah," kata Isnur dari YLBHI. Ketua BEM UI Melky menyampaikan bahwa ketika munculnya isu perpanjangan masa jabatan Presiden dan penambahan 3 periode masa jabatan Presiden pada tahun lalu telah berhasil menggalang gerakan penolakan mahasiswa di 27 propinsi. Gerakan penolakan ini juga menjadi salah satu kesimpulan dari pertemuan itu di samping isu-isu lainnya seperti pembaruan agraria, korupsi dan tentunya soal kesejahteraan kaum buruh.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Pemeriksaan Perdana Lukas Enembe di Gedung Merah Putih KPK JakartaKasus dugaan kasus korupsi pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua yang merugikan negara Rp10 miliar.
続きを読む »
Jakarta Bakal Punya 5 Gedung Kantor Baru, REI: Terjadi OversupplyJakarta akan kedatangan 5 gedung perkantoran baru pada 2023 meski pasokan ruang eksisting masih oversupply
続きを読む »
Jawab Pendemo Buruh KCN Marunda, Heru Budi: Harus Penuhi Syarat yang Diminta Pemprov DKI JakartaPj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono angkat bicara terkait puluhan buruh KCN Marunda yang melancarkan aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta
続きを読む »
Hasil Proliga 2023: Jakarta Popsivo Polwan Padamkan Jakarta Elektrik PLNTim putri Jakarta Popsivo Polwan mengalahkan Jakarta Elektrik PLN 3-2 (19-25, 25-22, 25-23, 19-25, 15-11) pada laga lanjutan PLN Mobile Proliga 2023 di GOR Satria Purwokerto, Kamis, 12 Januari 2023.
続きを読む »
Jokowi Dinilai Sibuk Pencitraan Lewat TPP HAM, YLBHI dan 18 LBH Singgung Kasus Munir dan Tragedi Abepura - Pikiran-Rakyat.comYLBHI dan para LBH se-Indonesia mengklaim pemerintahan Presiden Jokowi sibuk pencitraan lewat pembentukan TPP HAM.
続きを読む »
Jokowi Akui Pelanggaran HAM Berat, YLBHI: Harus Ada Bukti Konkret melalui Proses Hukum - Pikiran-Rakyat.comYLBHI buka suara soal pengakuan Presiden Jokowi terkait kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia.
続きを読む »