Berlaku penuhnya UU HKPD akan memberikan kekuatan terutama dalam konteks pajak daerah di level provinsi untuk bisa menggali sumber penerimaan.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mengingatkan pemerintah kemungkinan adanya ketidakpastian bagi investor dari Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang akan mulai terimplementasi penuh pada 2024.
Adapun kapasitas fiskal daerah diuji menyusul tidak adanya kenaikan alokasi transfer langsung dari pemerintah pusat untuk 2024. Sementara itu, banyak kendala dari sisi Pemda dalam menyusun Perda RDTR sehingga penggalian potensi penerimaan pajak dan retribusi terhambat.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Viva Group Jalin Kerja Sama dengan Universitas Bakrie dalam Implementasi AI di Dunia Industri MediaPT Visi Media Asia (Viva) Tbk menjalin kerja sama dengan Universitas Bakrie dalam rangka adaptasi Artificial Intelligence (AI) dan data analitik di dunia indust
続きを読む »
Pemprov Jatim Gandeng ESQ Perkuat Implementasi Core Values ASN BerAKHLAKKesepakatan bersama ini bertujuan untuk membangun karakter dan budaya organisasi yang dapat dijadikan teladan dan mengubah pola pikir serta membangun nilai-nilai dasar budaya organisasi yang sejalan dengan semangat reformasi birokrasi.
続きを読む »
Pemkab Bekasi dorong implementasi Perppu Cipta KerjaPemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mendorong pihak-pihak di kawasan industri berikut perusahaan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Pengganti ...
続きを読む »
Keluarga Ungkap Kondisi David: Sering Buka Mata tapi Belum Sadar PenuhPihak keluarga mengungkap kondisi terbaru dari Cristalino David Ozora alias David. Sejauh ini, kondisi David terus menunjukkan perkembangan yang positif.
続きを読む »
Mengulik 8 Jenis Cinta, dari Universal Hingga Penuh GairahCinta dapat ditunjukkan dengan berbagai cara, dan bisa datang dari keluarga, pasangan, teman, atau bahkan orang asing.
続きを読む »