Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengevaluasi jabatan perwira tinggi TNI di pemerintahan.
usai melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan .
“Ya, itu menurut saya masalah koordinasi ya. Masalah koordinasi yang harus dilakukan semua instansi sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan. Sudah, kalau itu dilakukan rampung,” katanya. Afri merupakan satu dari 11 orang yang terjaring OTT kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas, Selasa .
“Kami paham bahwa tim penyelidik kami ada kehilafan, ada kelupaan bahwasanya manakala melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani. Bukan KPK,” ujarnya saat konferensi pers usia audiensi tersebut, Jumat .
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
KPK Dianggap Keliru karena Minta Maaf ke TNI dan Serahkan Kasus Suap Kabasarnas ke PuspomKesuksesan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik dugaan korupsi di lingkungan Basarnas mendapat apresiasi dengan menetapkan dua anggota TNI Eks Kepala Basarnas Marsekal Muda Henri Alfiandi dan Letkol Adm ABC selaku Koordinator Staf Administrasi sebagai tersangka.
続きを読む »
Polemik OTT Anggota TNI oleh KPK, DPR: Fokus ke Kasus Suap BasarnasAnggota Komisi III DPR, Arsul Sani mendorong KPK maupun TNI untuk fokus bekerja sama mengungkap kasus dugaan suap di Basarnas.
続きを読む »
TNI Keberatan pada Status Tersangka Suap Marsdya Henri dan Letkol ArifTNI keberatan penetapan status tersangka Marsdya Henri dan Letkol Arif tanpa koordinasi dengan TNI sebagai institusi asal kedua perwira.
続きを読む »
Mahfud MD: Hentikan Debat KPK vs TNI, Fokus Penegakan Hukum Dugaan SuapMahfud MD meminta semua pihak menyudahi polemik TNI dan KPK, serta fokus pada penegakan hukum dugaan suap di Basarnas.
続きを読む »
Kronologi Polemik TNI-KPK terkait Kasus Dugaan Suap di Basarnas, Ternyata...TNI tak mengakui penetapan dua anggotanya, yakni Kabasarnas dan Koorsmin sebagai tersangka oleh KPK. Berikut kronologi polemik antara TNI dan KPK.
続きを読む »