'Draf yang muncul sampai saat ini kita tidak tahu di dalam proses yang ada, saat kemarin mulai di Panitia Kerja (Panja) DPR RI melakukan pengesahan, bahkan sampai saat ini tidak ada keterbukaan substansi RUU Kesehatan,' kata Ketum PB-IDI Adib Khumaidi.
Tangkapan layar - Ketua Umum PB-IDI Adib Khumaidi saat menyampaikan keterangan kepada wartawan melalui siaran pers video di Jakarta, Kamis .
"Draf yang muncul sampai saat ini kita tidak tahu di dalam proses yang ada, saat kemarin mulai di Panitia Kerja DPR RI melakukan pengesahan, bahkan sampai saat ini tidak ada keterbukaan substansi RUU Kesehatan," kata Adib Khumaidi di Jakarta, Kamis. Sehingga, substansi hukum di dalam prosedural pembuatan regulasi undang-undang dan juga substansi konten di dalam isi undang-undang harus mencerminkan nilai yang ada di Pancasila dan UUD 45, kata Adib menambahkan.unprocedural processAdib mengatakan sikap bungkam pemangku kepentingan terkait terhadap substansi RUU Kesehatan justru menuai pertanyaan beragam dari publik.
Keterbukaan terhadap informasi publik diharapkan Adib bisa membuka ruang di masyarakat mengawal proses pembuatan regulasi. "Kami tetap akan konsisten, secara substansi prosedur hukum di dalam regulasi materi yang ada di RUU Kesehatan belum mencerminkan kepentingan rakyat," ujarnya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
RUU Kesehatan Siap Dibawa ke Rapat Paripurna, IDI dan Organisasi Profesi Kesehatan Tetap Menolak - Jawa PosPanja RUU Kesehatan kemarin (19/6) memberikan laporan kepada Komisi IX DPR RI. Meski mendapatkan banyak kontra, RUU Kesehatan tetap dibahas.
続きを読む »
IDI dan 4 Organisasi Profesi akan Ajukan Judicial Review Jika RUU Kesehatan Disahkan - Tribunnews.comLima organisasi profesi kesehatan akan memakai hak uji material melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi jika RUU Kesehatan tetap disahkan.
続きを読む »
IDI Minta Substansi RUU Kesehatan Dibuka TransparanRUU Kesehatan merupakan regulasi untuk kepentingan kesehatan rakyat Indonesia serta kepentingan ketahanan dan kemandirian bangsa.
続きを読む »
Alasan Komisi IX Hapus Anggaran Wajib Pemerintah untuk Kesehatan di RUU Kesehatan |Republika OnlineDi UU 36/2009, mandatory spending APBN untuk kesehatan sebesar 5 persen.
続きを読む »
Komisi IX: Anggaran Kesehatan Bisa Lebih dari 10 Persen Lewat RUU KesehatanPemerintah alokasikan minimal 5 persen APBN dan minimal 10 persen APBD bagi kesehatan
続きを読む »
Pengamat: Komitmen Negara Hilang Dalam RUU KesehatanPengamat menilai dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU Kesehatan) komitmen negara akan hilang.
続きを読む »