Kalangan DPR menyatakan, meski pemerintah sudah membuka wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, belum pernah ada pembicaraan terkait di Dewan Perwakilan Rakyat. Polhuk AdadiKompas
Para petugas Pusat Polisi Militer TNI membawa sejumlah dokumen yang dimuat dalam kotak plastik setelah bersama penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di gedung Kantor Badan SAR Nasional , Kemayoran, Jakarta, Jumat .
”Revisi UU TNI saja tidak dibahas lagi, apalagi peradilan militer,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Senin .Anggota Komisi I DPR Dave Laksonotidak masuk dalam prioritas sehingga tidak ada dalam daftar Prolegnas 2020—2024. Berdasarkan penelusuran di daftar Prolegnas 2020—2024, Rancangan UU yang akan dibahas terkait dengan militer adalah RUU TNI dan RUU Tugas Perbantuan Militer.Menurut Dave, perubahan UU bukan pekerjaan mudah.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan , Tubagus Hasanuddin, mengatakan, pihaknya setuju jika revisi UU Peradilan Militer akan dilakukan. Namun, ia meminta agar pemerintah yang mengusulkan revisi itu, bukan DPR. Hal itu dinilai lebih tepat karena pemerintah lebih mengetahui kebutuhan untuk mengubah UU Peradilan Militer.
”UU Peradilan Militer sudah tidak relevan pascalahirnya UU TNI. UU Peradilan Militer juga memiliki permasalahan norma dan penerapannya. ”
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Wapres: UU Peradilan Militer Perlu DiperbaikiWakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu disempurnakan.
続きを読む »
FGD Undang-Undang Cipta Kerja di Batam Hasilkan Sembilan Rekomendasi untuk PemerintahSatuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja menghasilkan sembilan rekomendasi yang akan menjadi perhatian pemerintah untuk membenahi implementasi Undang-Undang Cipta Kerja
続きを読む »
Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja Terima Masukan dari Pelaku UMKM BatamSatuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja menerima berbagai masukan untuk memperbaiki implementasi dari Undang-Undang tersebut
続きを読む »
MUI dorong undang undang anti-Islamofobia'MUI melihat pada keyakinan Islam itu menganjurkan perdamaian, tidak boleh menghina agama lain, harus ada penghargaan terhadap agama lain,' kata Sudarnoto Abdul Hakim.
続きを読む »
UU Ciptaker Dorong Skema Kemitraan bagi UMKMSatgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang UU Ciptaker menggelar FGD di Batam, Jumat (4/8/2023).
続きを読む »