Meski demikian, Ghufron menyatakan pihaknya telah menyusun sejumlah rencana penyesuaian yang mungkin dilakukan pada pemerintahan mendatang, Prabowo
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau Dirut BPJS Kesehatan Prof Ghufron Mukti saat peluncuran FRISTA di Jakarta, Senin . “Di banyak negara atau di setiap negara tidak ada yang tidak menyesuaikan. Di Indonesia itu aturannya setiap dua tahun sekali naik, tapi di Indonesia itu dijaga sampai 2024 itu tidak ada kenaikan iuran,” ujar Prof Ghufron saat peluncuran FRISTA di Jakarta, Senin .
Diketahui, dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 mengamanatkan besaran iuran ditinjau paling lama 2 tahun sekali.Menilik Skema Perhitungan Iuran Tapera, Begini Ilustrasinya “Karena untuk operasional kami harus meminta persetujuan dari Kementerian Keuangan dan pihak lainnya. Seperti sosialisasi tidak banyak mengeluarkan biaya, kami memakai semua sumber daya sendiri yang dimaksimalkan,” kata Prof Ghufron.
Karena itu, pihaknya tengah menyusun sejumlah strategi untuk menghindari ancaman defisit, seperti menerapkan urun biaya maupun penyesuaian tarif yang rasional dan efisien.Ahmad Syaikhu Klarifikasi PKS Usung Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilgub Sumut 2024Produk HandphoneSumatera Utara, MedanJawa Timur, SurabayaDI Yogyakarta, Sleman
Iuran BPJS Kesehatan Ghufron Mukti Jokowi Joko Widodo Prabowo Subianto Umum Nasional
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Jabatan Mentereng Grace Natalie di Era Jokowi, Stafsus Presiden hingga Komisaris BUMNGrace Natalie, yang juga sebagai mantan jurnalis kini memiliki karir yang sukses di dunia politik. Berbagai jabatan diembannya saat ini. Apa saja?
続きを読む »
Pilkada 2024 Jadi Ajang Pertarungan Anak Presiden hingga Anak Mantan PresidenBerita Pilkada 2024 Jadi Ajang Pertarungan Anak Presiden hingga Anak Mantan Presiden terbaru hari ini 2024-06-25 15:58:47 dari sumber yang terpercaya
続きを読む »
6 Cara Mengecek BPJS Kesehatan Masih Aktif atau Tidak Secara Online, Tak Perlu ke KantorMengecek BPJS Kesehatan apakah masih aktif atau tidak jelas penting untuk dapat mengakses layanan dari BPJS
続きを読む »
Sejumlah pendukung Prabowo-Gibran dapat jabatan komisaris BUMN, 'bagi-bagi jabatan' berlandaskan 'politik balas budi'?Sejumlah pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto mulai ditempatkan di jajaran petinggi BUMN, mengulangi yang kerap terjadi pada dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pengamat dan aktivis menilai 'politik balas budi' semacam ini bisa merongrong kinerja BUMN dan akhirnya merugikan negara.
続きを読む »
VIDEO: Bikin SIM Wajib Pakai BPJS, Humas BPJS: Sudah Diatur dari 2013Pihak BPJS Kesehatan mengatakan penerapan aturan wajib sebagai peserta BPJS Kesehatan aktif dalam pembuatan SIM bukan aturan baru.
続きを読む »
Jelang Jabatan Presiden Lengser, KontraS Bongkar 'Utang' Jokowi ke Korban Kasus HAM Berat Masa LaluKoordinator KontraS, Dimas Bagus Arya menyebut hanya dua dari 11 rekomendasi PPHAM yang baru diselesaikan pemerintah.
続きを読む »