Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut tarif sistem jalan berbayar masih perlu dibahas bersama pemerintah pusat.
belum bisa ditentukan. Dia mengatakan Pemprov DKI masih perlu membahasnya bersama pemerintah pusat.
"Tarif saya tidak menyampaikan. Tapi masih perlu pembahasan dengan tingkat pusat. Kira-kira itu, masih ada tujuh tahapan. Itu dibahas mulai tahun 2022 dan dilanjutkan mungkin 2023," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu . Heru menyampaikan sejauh ini, pihaknya masih berupaya merampungkan pembahasan Raperda ERP bersama DPRD DKI Jakarta. Setelah Raperda itu disahkan menjadi Perda, nantinya pihaknya akan membuat regulasi turunannya.Baca juga:
"Setelah jadi perda, turun masih dibahas lagi, bisa pergub, bisa kepgub. Setelah itu baru proses lagi untuk proses bisnisnya, proses bisnisnya itu masih pembahasan. Nanti siapa yang mengelola, badan usahanya apa, itu juga dibahas dengan DPRD," terangnya.Diberitakan sebelumnya, rancangan perda tersebut sudah dikeluarkan sejak Gubernur DKI Jakarta masih dijabat olehpada pasal 10 raperda tersebut, Selasa , dijelaskan kebijakan ini akan berlaku setiap hari mulai pukul 05.00 sampai 22.
Rencananya ada 25 ruas jalan di Jakarta yang bakal menerapkan sistem berbayar elektronik. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 9. Berikut ini rinciannya:
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Ditanya Soal Transparansi Audit Formula E 2022, Pj Gubernur DKI Heru Budi: Saya Bukan Auditor!JakPro selaku penyelanggara ajang balap mobil listrik tak kunjung melaporkan hasil audit keuangan meski diketahui gelaran perdana Formula E sudah digelar pada 4 Juni 2022 silam
続きを読む »
Heru Budi: Raperda Jalan Berbayar Masih Dibahas di DPRD DKI | merdeka.comHeru mengatakan, masih ada tujuh tahapan pembahasan Raperda Jalan Berbayar yang akan dibahas secepatnya.
続きを読む »
Masih Dibahas DRPD DKI, Heru Budi Jelaskan Tahapan Penerapan Jalan Berbayar di JakartaPenjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, memastikan bahwa penerapan jalan berbayar, electronic road pricing, ERP, di sejumlah ruas jalan Ibu Kota, belum berlaku.
続きを読む »
DPRD DKI Desak Heru Budi Tagih Hasil Audit Formula E ke Jakpro | merdeka.comSebab, kata Gilbert, hal tersebut merupakan wewenang Heru ketika menjabat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.
続きを読む »
Heru Budi Lantik Kepala Perwakilan BPKP DKIPelantikan ini berlangsung di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin sekitar pukul 14.00 WIB.
続きを読む »
Heru Budi Lantik Alexander Rubi sebagai Kepala Perwakilan BPKP DKI JakartaHeru meminta agar Kepala Perwakilan BPKP DKI Alexander Rubi bisa menjalankan tugas dalam mengawasi urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan daerah.
続きを読む »