Untuk bisa menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik (ERP), Pemprov DKI memerlukan regulasi berupa perda yang saat ini masih dalam proses pembahasan. Penerapannya pun memerlukan tahapan yang panjang. Metropolitan AdadiKompas
JAKARTA, KOMPAS — Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memaparkan, untuk bisa menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik atauERP, diperlukan proses pembahasan dan penyiapan. Proses itu dijelaskan Heru Budi cukup panjang.
”Sekarang masih dalam proses di DPRD untuk pembahasan raperda,” kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu . Sebab, kata Budi, untuk bisa menerapkan kebijakan ERP, diperlukan regulasi atau landasan hukum.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Siap-siap! Bakal Ada Jalan Berbayar di DKI Mulai Rp 5.000-19.000Pemprov DKI Jakarta berencana untuk menerapkan sistem jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) dengan tarif sekitar Rp5.000-Rp19.000.
続きを読む »
Daftar 25 Jalan yang akan Dikenakan Tarif ERPPemprov DKI berencana terapkan tarif jalan berbayar elektronik atau ERP di sejumlah ruas jalan pada 2023.
続きを読む »
DKI Jakarta Memberlakukan Kebijakan ERP, Masyarakat Harus Bayar Jika Melintasi 25 Ruas Jalan iniPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik
続きを読む »
Pemprov DKI dan DPRD Masih Bahas Rancangan Perda Soal Jalan Berbayar ERPDishub DKI Jakarta belum tetapkan regulasi kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).
続きを読む »
Pemprov DKI Akan Terapkan ERP pada 25 Ruas Jalan, Ini Respons PolisiPemberlakuan ERP akan diberlakukan pada 25 ruas jalan di Jakarta pada pukul 05.00-22.00 WIB.
続きを読む »
Pemprov DKI Bakal Berlakukan ERP Jalan Berbayar, Segini Besaran TarifnyaPemerintah Provinsi DKI Jakarta diketahui bakal menerapkan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan di Ibu Kota.
続きを読む »