Peneliti politik senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai wacana hak angket ini justru akan membuka kecurangan-kecurangan pemilu yang dilakukan oleh semua kubu.
Wacana hak angket atau hak interpelasi di Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 terus bergulir. Wacana ini pertama kali disampaikan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang didukung calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan.
'Hak angket sasarannya pemakzulan Presiden Jokowi, sebab hasil pemilu tidak bisa diubah,' kata Dedi kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa, . Menurut Dedi, hak angket ini akan menentukan apakah Presiden Jokowi turun dari jabatannya sebagai presiden dengan terhormat atau tidak. Diketahui, partai politik di DPR yang kontra terhadap kebijakan pemerintah lebih besar ketimbang yang mendukung pemerintah. Mereka yaitu PDIP, PKS, PKB, Nasdem, dan PPP.
'Pertemuan antara Jokowi dan Surya paloh memberikan sinyalemen adanya upaya membatalkan proses hak angket di DPR,' kata Hasyibulloh kepada Liputan6.com. Usulan hak angket diterima jika mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Namun, apabila Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan partai koalisi 03 ikut bergabung, maka keempat partai sebelumnya mendapatkan tambahan sebanyak 19 anggota DPR atau 3,3 persen.
Selain itu, dia mengatakan bahwa hak angket jangan dimaknai menjadi sebuah proses pemakzulan terhadap presiden. 'Memakzulkan itu kan ada syarat-syaratnya,' kata dia. 'Sekiranya hak angket hanya akan merepresentasikan sebagian kecil rakyat yang ada pada posisi kontra hasil pemilu, dikhawatirkan akan timbul gelombang keributan yang lebih besar dari kalangan rakyat yang pro terhadap hasil pemilu. Jangan sampai rakyat dikorbankan demi hasrat elite politik yang haus kekuasaan,' kata Haidar Alwi.
'Bilamana hak angket dilakukan secara parsial, pilpres saja misalnya, maka motifnya patut dipertanyakan. Keduanya sepaket dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya,' tutur Haidar. 'Namun pada malam hingga dini hari saat penghitungan suara pileg dilakukan, TPS makin sepi dan konsentrasi para pihak mulai menurun karena mengantuk dan kelelahan. Akibatnya dapat membuka celah yang lebih besar untuk terjadinya praktik kecurangan pemilu. Terlebih bila ada partai yang kekurangan saksi kemungkinan besar juga menjadi sasaran untuk dicurangi,' imbuh R Haidar Alwi.
Oleh karena itu, menurutnya, jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan bisa melapor ke Bawaslu, Gakumdu, DKPP dan Mahkamah Konstitusi. Karena dugaan kecurangan pemilu seharusnya dibawa ke ranah hukum, bukan ditarik ke ranah politik.
Lebih lanjut, dia menegaskan, komitmen PDIP bukan untuk memakzulkan Presiden Jokowi, tetapi membongkar dan mengoreksi kecurangan Pemilu 2024. Nilai bansos yang dibagikan bukan dalam jumlah kecil yakni Rp496,8 triliun. Mengutip para ahli psikologi politik, Todung menegaskan, ada korelasi antara perilaku pemilih dengan politisasi bansos. Selain itu, dikte patron penguasa seperti bupati, camat, kepala desa, dan pemuka agama juga mempengaruhi sikap pemilih.
'Kan sama saja dengan dulu Pak Harto dan sebagainya, sesudah berhenti juga jadi masalah kan,' ucap Mahfud. Sementara, hak angket bertujuan untuk menguji pelaksanaan sebuah undang-undang, dalam hal ini berkaitan dengan dugaan kecurangan Pemilu 2024. Dia menyebut, hasil Pilpres 2024 bakal ditetapkan ketika hak angket masih berjalan karena MK hanya diberi waktu untuk memutus hasil pemilu pada 5 April 2024.'Dan itu tidak apa-apa, karena itu menyangkut kebijakan anggaran, itu bisa jalan dan punya akibat hukum yang berbeda,' imbuh Mahfud.Hak Angket Tak Akan Berhasil?Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak mempermasalahkan soal adanya isu hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang coba digulirkan sejumlah pihak.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Jokowi Buka Suara Soal Wacana PDIP Jadi Oposisi Prabowo-GibranPresiden Joko Widodo atau Jokowi irit bicara ihwal wacana PDI Perjuangan menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
続きを読む »
Warganet Dapat Uang Palsu saat Tarik Tunai di ATM, Ini Kata Bank IndonesiaSeorang warganet mengaku mendapat uang palsu saat mengambil uang di mesin ATM. Pengakuan tersebut disampaikan melalui akun X tanyakanrlfes pada Selasa, 30 Januari 2024.
続きを読む »
HEADLINE: Pejabat BUMN Mundur Saat Dukung Capres dari Abdee Slank hingga Ahok, Siapa Menyusul?Sederet bos BUMN satu per satu mulai mundur dari jabatannya. Terakhir, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mundur dari Komisaris Utama Pertamina. Lantas, bagaimana aturannya?
続きを読む »
HEADLINE: Raja Charles III Didiagnosis Idap Kanker, Cuti Kegiatan Kenegaraan?Istana Buckingham mengumumkan diagnosis kanker Raja Charles III pada Senin (5/2/2024), tanpa merinci jenis kanker yang dideritanya.
続きを読む »
HEADLINE: Janji KKB Bebaskan Pilot Susi Air Kapten Philips Hanya Omong Kosong?Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengatakan, cepat atau lambat Kapten Philips pasti akan bebas. Namun, kecil kemungkinan akan dibebaskan dalam waktu dekat.
続きを読む »
HEADLINE: Menko Polhukam Mahfud Md Mundur dari Kabinet, Diikuti Calon Lainnya?Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud Md mundur dari Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
続きを読む »