Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan bahwa sebaiknya jabatan gubernur di Indonesia dihapus.
Liputan6.com, Jakarta - Sebab, dia menilai jabatan gubernur dalam sistem pemerintahan tak terlalu fungsional.
"Kompetisi yang tiada henti, kelihatannya damai tetapi kompetisinya tidak pernah berhenti 24 jam. Ini sistem yang melelahkan," sambungnya. "Iya itu nanti tapi karena pada dasarnya fungsi itu terlampau tidak efektif, anggarannya besar tapi tidak langsung tidak mempercepat," ungkap dia. "Saya pikir ini hanya isu yang membuat gaduh di tahun politik. Ini tidak tepat, tidak berdasarkan konstitusi. Menurut saya ini betul-betul orang-orang yang tidak memahami UUD. Asal bicara saja," kata Feri kepada Liputan6.com, Jumat .
"Jadi yang salah itu soal proses wewenangnya. Yang harus diperbaiki tata kelola pemerintahannya, bukan menghilangkan jabatannya," tegas Feri. "Kalau mau ngomong revisi UU pemerintah daerah ya nantilah setelah Pemilu 2024. Segera setelah pelantikan Presiden dan Wapres baru, legislatif baru, silakan 2025 awal itu melakukan revisi UU Pemerintah Daerah," kata Siti kepada Liputan6.com, Jumat .
"Ketika kita menyongsong pemilu 2024, fokuslah ke sana. Jangan ditimpuki macam-macam lagi, pemilu serentak sudah luar biasa kompleksnya. Mampu enggak Indonesia melakukan tiga pemilu yang berbeda di tahun yang sama? Kualitasnya akan bagus atau gimana? Dulu juga pernah usul Dewan Perwakilan Daerah RI dibubarkan. Tanyakan lagi keseriusannya, ini kan parpol bukan LSM," ucap dia.
Awiek mencontohkan apabila tidak ada gubernur, maka walikota dan bupati di seluruh Indonesia harus melapor langsung ke presiden. Hal itu menurutnya akan sangat menghabiskan waktu kerja presiden. “Cak Imin tidak mengusulkan penghapusan Jabatan Gubernur, tetapi Pilkada Gubernur. Kalau itu saya sependapat,” kata dia.
Namun, dia menekankan usulan itu harus dikalkulasi dengan matang apakah akan efisien apabila diterapkan. Salah satunya, dengan mempertimbangkan apakah nantinya rentang kontrol pemerintah pusat ke daerah menjadi terlalu jauh. Gibran menuturkan, gubernur juga menjadi jembatan koordinasi antarwilayah, termasuk ketika ada masalah antarwilayah yang dapat diselesaikan oleh gubernur.
Menurut Teddy, dari sekian banyak bupati atau wali kota, itu tidak mungkin secara teknis langsung dimanage oleh presiden melalui menterinya. "Usulan itu yang paling bijak adalah oleh rakyat sendiri. Jadi kalau mau melakukan perubahan, tanyalah kepada rakyat," ucap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Alasan Cak Imin Usulkan Hapus Pilgub: Karena MelelahkanKetua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta dalam jangka waktu dekat agar pemilihan gubernur (pilgub) dihapuskan terlebih dahulu.
続きを読む »
Usulan Cak Imin Tak Berdasar, Terkait Penghapusan Jabatan GubernurUsulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk menghapus jabatan gubernur.
続きを読む »
PKB Klarifikasi: Usulan Cak Imin Sebenarnya Hapus Pemilihan Langsung GubernurCak Imin dikritik dari mana-mana usai mengusulkan agar pemilihan langsung gubernur dan jabatan gubernur dihapus.
続きを読む »
Heboh Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Jokowi Setuju?Cak Imin mengemukakan alasan penghapusan jabatan gubernur karena keberadaan gubernur dinilai tidak efektif.
続きを読む »
Jokowi soal Usul Cak Imin Hapus Jabatan Gubernur: Ini Negara Demokrasi, Boleh-boleh Saja - Pikiran-Rakyat.comJokowi soal Usul Cak Imin Hapus Jabatan Gubernur: Ini Negara Demokrasi, Boleh-boleh Saja: Cak Imin mengusulakn penghapusan jabatan gubernur, simak tanggapan Presiden Jokowi berikut selengkapnya.
続きを読む »