Komisi Yudisial akan memanggil Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membuat putusan kontroversi terkait mengabulkan gugatan Partai Prima untuk menunda Pemilu 2024.
Menurut dia, KY akan melakukan pendalaman terhadap putusan itu, terutama untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran perilaku yang terjadi. Bahkan, Miko menegaskan KY tidak akan segan untuk panggil hakim tersebut."Salah satu bagian dari pendalaman itu bisa jadi dengan memanggil hakim untuk dimintakan klarifikasi.
Namun, kata Miko, perlu digarisbawahi terkait dengan substansi putusan, forum yang tepat untuk menguatkan atau mengubah putusan ini adalah melalui upaya hukum. Domain KY berfokus pada aspek dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. "KY juga akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung terkait dengan putusan ini serta aspek perilaku hakim yang terkait," ujarnya.Ia menjelaskan putusan pengadilan tidak bekerja di ruang hampa, karena ada aspirasi yang hidup di masyarakat secara sosiologis, ada aspek yuridis di mana kepatuhan terhadap UUD 1945 dan undang-undang sangatlah penting, serta pertimbangan-pertimbangan lain, seperti nilai-nilai demokrasi.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Tetap Jalankan Pemilu 2024, Ketua KPU: Dasar Hukum Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 Masih SahKPU tetap menjalankan tahapan Pemilu 2024 meski ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait perkara gugatan Partai Prima.
続きを読む »
Pemilu 2024, Bawaslu dan Komisi A DPRD Kota Semarang Samakan PresepsiMenjelang Pemilu 2024, Komisi A DPRD Kota Semarang bersama Bawaslu melakukan koordinasi untuk menyamakan presepsi dan melakukan pemetaan.
続きを読む »
Komisi II DPR: Putusan PN Jakpus tak halangi pelaksanaan Pemilu 2024'Oleh karena itu, putusan ini tidak menghalangi KPU melaksanakan tugasnya melanjutkan tahapan pemilu hingga diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024,' kata Mardani.
続きを読む »
Komisi II Tegaskan Pemilu 2024 Jalan Terus |Republika OnlineKetua Komisi II nilai penundaan pemilu hanya bisa dipersoalkan dari undang-undangnya.
続きを読む »
Komisi II DPR akan Panggil KPU untuk Pastikan Pemilu 2024 Sesuai JadwalMenunda Pemilu 2024, kata dia, mesti mengubah Undang-Undang Pemilu. Pihak yang berwenang mengubah UU ini adalah MK, bukan PN.
続きを読む »
Komisi II DPR Sebut Putusan PN Jakpus Tidak Mengikat, Pemilu 2024 Tetap BerjalanKetua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia sayangkan keputusan PN Jakpus yang mengabulkan gugatan Partai PRIMA hingga memutuskan meminta KPU RI untuk menunda Pemilu.
続きを読む »