DPP Partai NasDem mengingatkan, hak prerogatif presiden dalam reshuffle menteri tidak bersifat absolut.
- DPP Partai NasDem mengingatkan, hak prerogatif presiden dalam mengganti menteri tidak bersifat absolut.
Sebelum mengganti menteri atau menambah komposisi menteri di luar partai pendukung, presiden perlu meminta masukan, konsultasi, diskusi dan pendapat kepada koalisi partai pengusung. Semisal, langkah NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres di 2024 dianggap tidak setia kepada pemerintah.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Bantah NasDem Tak Sejalan dengan Jokowi, Gus Choi: Hanya Beda Pandangan soal CapresGus Choi membantah kinerja menteri NasDem sudah tidak sejalan dengan visi-misi Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
続きを読む »
Soal Cawapres Anies Baswedan, Gus Choi NasDem: Pantas Dipertimbangkan dari Kalangan NUGus Choi menilai sosok dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) pantas untuk dipertimbangkan sebagai pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024.
続きを読む »
'Jokowi Dukung Ganjar, Prabowo, Hingga Yusril |em|Nyapres|/em|, Tapi dengan Anies Tutup Pintu' |Republika OnlinePadahal, menurut Gus Choi, InsyaAllah Anies yang akan menang di Pilpres 2024.
続きを読む »
Bukan AHY, NasDem Ternyata Persiapkan Yenny Wahid hingga Gus Ipul Jadi Cawapres Anies BaswedanYenny Wahid sampai Gus Ipul digadang-gadang bakal jadi pendampung Anies Baswedan, NasDem sedang mempersiapkan mereka
続きを読む »
Negara Akan Pulihkan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM BeratNegara berjanji memulihkan hak korban. pelanggaran HAM berat. ”Saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil,' ujar Jokowi.
続きを読む »
Lukas Enembe Diperiksa di Gedung Merah Putih, KPK Pastikan Hak-Hak Tersangka DipenuhiLukas Enembe dinyatakan fit untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek pembangunan di Papua.
続きを読む »