JPNN.com : Tim Hukum DPP PDIP meminta KPU RI agar menunda penetapan paslon nomor urut dua di Pilpres yang diagendakan pada Rabu (24/4) besok.
jpnn.com, JAKARTA - Tim Hukum Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengatakan bahwa gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara bisa disidangkan terkait langkah Komisi Pemilihan Umum RI yang menerima Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka sebagai kandidat di Pilpres 2024.
"Saya harus menegaskan sidang putusan hari ini di PTUN dipimpin oleh Ketua PTUN Jakarta. Hasil dari putusan yang disampaikan adalah permohonan kami layak untuk diproses dalam sidang pokok perkara karena apa yang kami temukan seluruhnya tadi pagi menjadi putusan ini," kata salah satu Tim Penasihat Hukum Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa .
"Bahwa hasil putusan bismisal PTUN hari ini memberikan harapan besar bagi kami untuk nantinya pada proses persidangan apa yang telah diputuskan kami dianggap layak untuk dilanjutkan tadi, menjadikan satu celah hukum ini masih bisa ditegakkan di negara kita, artinya hukum masih berdaulat di negara kita," kata Gayus.
KPU Gayus Lumbuun Prabowo Gibran Jakarta
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Tim Hukum PDIP Gugat KPU Imbas Terima Gibran bin Jokowi Jadi CawapresJPNN.com : Tim hukum PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) imbas terima Gibran bin Jokowi menjadi cawapres.
続きを読む »
Gugat KPU ke PTUN, PDIP: Ini soal Perbuatan Melawan Hukum di Pilpres 2024Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur.
続きを読む »
PDIP Gugat KPU ke PTUN, Minta Hasil Penetapan Capres-Cawapres Dicabut: Perbuatan Melanggar HukumBerita PDIP Gugat KPU ke PTUN, Minta Hasil Penetapan Capres-Cawapres Dicabut: Perbuatan Melanggar Hukum terbaru hari ini 2024-04-02 16:02:05 dari sumber yang terpercaya
続きを読む »
PDIP Laporkan KPU ke PTUN Karena Dinilai Langgar Kepastian HukumJakarta, tvOnenews.com - PDI Perjuangan menggugat Komisi Pemilihan Umum ( Kpu) atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait Pemilu 2024. Tim hukum Pdip meminta KPU menunda pelaksanaan keputusan hasil Pilpres dan juga Pileg.
続きを読む »
Strategi KPU Hadapi Gugatan Hasil Pemilu di MK: Konsolidasi Tim Hukum dan Siapkan SejumlahBuktiKomisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochamad Afifuddin mengatakan, pihaknya akan menyiapkan strategi menghadapi gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
続きを読む »
Tim Hukum Amin Anggap Penjelasan Ahli KPU soal Sirekap ParadoksSistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencatat dan mendokumentasikan hasil penghitungan suara di TPS dianggap
続きを読む »