Gerindra Bakal Usulkan Revisi UU Kementerian, Muzani: Setiap Presiden Punya Tantangan Berbeda

Gerindra akan mendorong usulan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Prabowo Subianto -- Gerindra akan mendorong usulan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebelum pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Ya, mungkin revisi itu dimungkinkan. Ya, revisi itu bisa sebelum dilakukan ," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu .Sehingga, Presiden memiliki wewenang untuk membuat struktur pemerintahannya sendiri.

Hal ini, kata Muzani, terlihat dari perbedaan komposisi kabinet di era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono . "Dari Pak SBY ke Pak Jokowi juga ada perubahan, dan apakah dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ada perubahan, itu yang saya belum ," jelas Muzani.Menurutnya tak masalah jika Prabowo akan menambah jumlah kementerian.Tips KecantikanKetua MPR: Pelantikan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wakil…DKI Jakarta, Jakarta Timur

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

tribunnews /  🏆 37. in İD

Gerindra Ahmad Muzani UU Kementerian Habiburokhman Pilpres Mata Lokal Memilih

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Gerindra Buka Peluang Revisi UU Kementerian Negara: Setiap Pemerintahan Punya Tantangan BerbedaPartai Gerindra membuka peluang merevisi undang-undang tentang Kementerian Negara sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden.
続きを読む »

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Bisa Dilakukan sebelum Pelantikan Prabowo-GibranPartai Gerindra membuka peluang mendorong Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
続きを読む »

Dibatasi Undang-Undang, Budiman Bocorkan Trik Prabowo Tambah Kementerian Jadi 40 PosBudiman menjelaskan bahwa pos-pos baru di pemerintahan nanti tidak mesti dalam bentuk kementerian melainkan Badan.
続きを読む »

Prabowo Berencana Bikin 40 Kementerian, Ganjar Pranowo: Undang-Undang Sudah Membatasi'Setahu saya, Undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya, maka kalau lebih dari itu tidak cocok dan tidak sesuai dengan Undang-Undang,' kata Ganjar.
続きを読む »

Anies soal Wacana 40 Kementerian Prabowo: Asal Sesuai Undang-undangMenurut Anies, rencana penambahan kementerian boleh saja dilakukan asal tidak melanggar undang-undang yang berlaku.
続きを読む »

Penambahan Jumlah Kementerian Harus Ubah Undang-UndangWacana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menambah jumlah kementerian dari semula 34 menjadi 40 harus mengubah undang-undang
続きを読む »