Pemerintah tengah merevisi aturan mengenai kontrak kerja sama Gross Split.
Selain itu, pemerintah juga memutuskan tidak ada kewajiban untuk mengembalikan sebagian WK selama tiga tahun pertama, tidak ada cost ceiling untuk Cost Recovery, serta kemudahan untuk akses paket data melalui mekanisme keanggotaan."Pemerintah memberikan bagi hasil yang menarik untuk WK migas yang berisiko tinggi. Untuk gas, bagi hasilnya dapat mencapai 50 persen bagi pemerintah dan 50 persen bagi KKKS," jelasnya.
Perbaikan bagi hasil sebesar 50:50 ini, lanjut dia, telah diimplementasikan di sejumlah kontrak kerja sama migas, antara lain Blok Agung I dan Blok Agung II yang dikelola bp.untuk blok eksisting demi meningkatkan produksi, penyempurnaan data hulu migas, serta penyederhanaan perizinan. "Kami menyadari daya saing Indonesia tidak setinggi negara tetangga. Namun demikian, kami berupaya meningkatkan Internal Rate of Return yang saling menguntungkan bagi pemerintah dan KKKS," kata Tutuka.dan Kementerian Keuangan telah sepakat untuk memberikan fasilitas tersebut demi menunjang usaha migas.itu juga diharapkan dapat diberikan untuk kegiatan CCS/CCUS.
Sementara mengenai bentuk kontrak kerja sama, ujar Tutuka, pemerintah tengah merevisi aturan mengenai kontrak kerja sama"Kami berupaya menyederhanakan bentuk kontrak Gross Split. Draft usulan telah disampaikan kepada stakeholder, serta menerima sejumlah masukan perbaikan. Diharapkan dalam waktu satu atau dua bulan ke depan dapat diselesaikan," kata dia.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Genjot Transisi Energi, United Tractors Gandeng PLN Kejar Renewable Energy Certificate (REC)United Tractors (UNTR) bekerja sama dengan PLN melakukan transisi energi dengan mengupayakan Renewable Energy Certificate (REC) di 15 kantor cabang.
続きを読む »
Sosok Profesional, Erick Thohir Dinilai Bisa Genjot Elektabilitas Capres 2024Menteri BUMN Erick Thohir bisa menggenjot elektabilitas dari para calon presiden (capres) yang ada. - Halaman 1
続きを読む »
Muhammadiyah 28 Juni, Tanggal Berapa Idul Adha 2023 versi Pemerintah dan NU?Ormas Islam, Muhammadiyah telah menetapkan hari raya Idul Adha 1444 Hijriyah akan jatuh pada Rabu (28/6/2023). Tanggal Berapa Idul Adha 2023 versi Pemerintah dan NU?
続きを読む »
Putu Rudana Dorong Pemerintah Perkiuat Hubungan Bilateral dengan Papua NuginiPutu memanfaatkan momentum keakraban diplomasi dengan Parlemen Papua Nugini untuk mendorong kerja sama antarkedua negara
続きを読む »
KSP: Pemerintah Pusat Ikut Tangani 24 Ruas Jalan Rusak di AcehTenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Helson Siagian memastikan, bahwa pemerintah pusat ikut menangani perbaikan jalan rusak di Aceh.
続きを読む »
Seberapa 'Kuat' Pemerintah di Vale Indonesia?Pemerintah berencana memberikan perpanjangan kontrak kepada Vale Indonesia, dengan syarat mesti melepas sahamnya lagi atau divestasi sebesar 11%.
続きを読む »