Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan proyek pembangunan terminal khusus (tersus) di Kepulauan Riau.
Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan proyek pembangunan terminal khusus pada lahan reklamasi tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut seluas 0,4 hektar di Batu Putih, Desa Teluk, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Selain penghentian, KKP juga akan mengenakan sanksi denda administratif kepada PT. BBP selaku pihak yang dianggap bertanggung jawab.
"Benar bahwa proyek tersebut belum dilengkapi dengan PKKPRL dan telah mengakibatkan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya," terang Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan , Laksamana Muda Adin Nurawaluddin dalam keterangannya, ditulis Sabtu .
Lebih lanjut Adin menjelaskan bahwa pembangunan jeti ini diduga telah berlangsung sejak bulan Juli 2021 dengan diawali penimbunan atau reklamasi tanpa dilengkapi dokumen PKKPRL dan Izin Reklamasi.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Perikanan Nias Utara Butuh Dukungan Infrastruktur dan Jalur DistribusiNias Utara memiliki potensi perikanan melimpah, seperti lobster, teripang, kerapu, dan kepiting, dengan kualitas terbaik. Namun, pengembangan perikanan di pesisir Sumut itu terkendala jalur distribusi panjang dan mahal. Nusantara AdadiKompas
続きを読む »
Produksi Perikanan di Laut Banda dan Maluku Baru Terserap 16,3 PersenPenyerapan produksi perikanan di dua wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Maluku Tengah, yakni WPP 714 Laut Banda dan WPP 715 Laut Maluku masih minim.
続きを読む »
Menteri KKP Tinjau Pembangunan Tambak Udang Modern TerbesarMenteri KKP Tinjau Pembangunan Tambak Udang Modern Terbesar TempoNasional
続きを読む »
KKP Sebut Tambak Udang Terbesar di RI akan Hasilkan Rp400 MMenteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono menuturkan, tambak budi daya udang berbasis kawasan di Kebumen, Jawa Tengah, akan menghasilkan ratusan miliar rupiah per tahunnya.
続きを読む »
Nelayan Keberatan, KKP Bakal Revisi Aturan Terkait Penarikan PNBP PascaproduksiUntuk menentukan besaran indeks PNBP, KKP akan melakukan komunikasi dengan nelayan. Sebab, nelayan telah mengajukan usulan secara tertulis.
続きを読む »
Pelihara Ikan Aligator Bisa Kena Ancaman Penjara Selama 6 Tahun, Simak PenjelasannyaAturan memelihara ikan aligator tertuang dalam Undang-undang 31 Tahun 2004 yang diubah menjadi Undang-undang 45 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2014.
続きを読む »