Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Ombudsman guna mengoptimalisasi pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi.
Liputan6.com, Bogor - Selain itu, sinergi ini juga merupakan langkah strategis untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk terutama untuk petani.
"Langkah dan kebijakan ini ditetapkan agar produk hasil pertanian kita terutama yang memiliki kontribusi sebagai bahan pangan pokok dan berdampak terhadap inflasi bisa terus terjaga. Dengan demikian diharapkan ketahanan pangan nasional Indonesia dapat terwujud," terangnya. Ketua Ombudsman RI, Mokhamad Najih mengatakan program pupuk bersubsidi memiliki fungsi yang sangat strategis dan penting dalam perlindungan/pemberdayaan petani hingga meningkatkan produktifitas pertanian guna ketahanan pangan. Menurutnya, keberhasilan program pupuk bersubsidi sangat bergantung pada kinerja Kementerian Pertanian.
“Kami berharap, Rapat Koordinasi ini dapat menguatkan koordinasi dan membangun sinergi serta kerja sama yang lebih baik antara Ombudsman dengan jajaran Kementerian Pertanian maupun dengan Dinas Pertanian di setiap daerah. Dan tata kelola pupuk bersubsidi semakin lebih baik kedepannya dan petani kecil di Indonesia mendapat perlindungan atas hak-haknya dalam memperoleh pupuk subsidi,” tuturnya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Kementan Gandeng Ombudsman Optimalisasi Pengawasan Penyaluran Pupuk BersubsidiKementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Ombudsman guna mengoptimalisasi pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi.
続きを読む »
Kementan Gandeng FAO Luncurkan Strategi Digitalisasi Pertanian |Republika OnlineStrategi digitalisasi dibuat untuk memanfaatkan sumber daya data pertanian.
続きを読む »
Berlaku Besok! BI Gandeng 19 Bank untuk Tampung DHE dari EksportirBank Indonesia akan gandeng 19 bank untuk menampung devisa hasil ekspor (DHE) dari ratusan eksportir.
続きを読む »
KPU: Pemutakhiran Data Pemilih Sudah 70 Persen di Sejumlah Provinsi |Republika OnlineKPU targetkan menuntaskan pemutakhiran data hingga pertengahan Maret.
続きを読む »
Temuan Ombudsman RI: Ada Praktik Pembatasan Kuota Layanan BPJS Kesehatan di Rumah SakitOmbudsman Republik Indonesia menemukan kenyataan kalau ada praktik pembatasan berdasarkan kuota dalam pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan
続きを読む »
Irma Suryani Chaniago Berang, Kementan Tak Dilibatkan Tetapkan HPP GabahPemerhati pangan dari Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menyayangkan penentuan HPP gabah tidak melibatkan Kementan
続きを読む »