Kemenkeu masih belum membayar ganti rugi Rp 258,6 miliar ke masyarakat.
"Kita sebenarnya telah menyampaikan ini sudah beberapa kali pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah itu adalah suatu kewajiban bagi siapapun termasuk penyelenggara negara dan pemerintahan. Tetapi sampai hari ini putusan-putusan itu dan telah dinyatakan oleh Ombudsman adanya maladministrasi itu belum juga dilaksanakan," ujar Najih dalam keterangan persnya secara virtual pada Selasa .
Najih pun menyayangkan Kementerian Keuangan yang tidak juga memenuhi kewajiban negara menuntaskan ganti rugi masyarakat sesuai perintah pengadilan. Dia berharap melalui publikasi ini, Kementerian Keuangan dapat memberi teladan kepatuhan atas hukum.Meskipun, Kementerian Keuangan melalui membentuk Tim Pemenuhan Kewajiban Negara yang terbentuk sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menko Polhukam No. 63 Tahun 2022, kata Najih, tetapi sampai hari ini belum ada kejelasan dari penyelesaian tersebut.
Najih melanjutkan, Ombusdman menyadari bahwa putusan putusan pengadilan ini adalah satu keputusan yang harus dihormati dan dihargai. Seharusnya penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan sebagai bentuk pelayanan publik tidak perlu lagi mereviu."Kami berharap kementerian keuangan lebih menghormati apa yang sudah menjadi keputusan lembaga-lembaga pengadilan dan mendorong agar pelaksanaan putusan ini tidak tertunda lagi," ujarnya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Ombudsman Sebut Kemenkeu Maladministrasi Gegara Utang Rp 258,6 MOmbudsman menyatakan Kemenkeu melakukan maladministrasi karena belum membayar utang kepada masyarakat. Jumlah uang yang belum dibayar berkisar Rp 258,6 miliar.
続きを読む »
Kemenkeu Ungkap 4 Tantangan Global, Indonesia Wajib Waspada!Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan empat tantangan global yang perlu diwaspadai Indonesia, mulai dari pandemi hingga teknologi digital.
続きを読む »
DPR Minta Kemenkeu Tinjau Ulang Pengenaan PPN 11 Persen atas Produk Olahan Setengah JadiDPR meminta Kemenkeu untuk meninjau ulang tarif pengenaan PPN 11 persen, terhadap produk olahan setengah jadi dari nikel menjadi stainless steel.
続きを読む »
Kemenkeu mengingatkan bumdes tidak matikan usaha yang dirintis rakyatKemenkeu mengingatkan setiap bumdes agar tidak menjalankan kegiatan ekonomi yang sudah digeluti masyarakat untuk mencegah matinya usaha yang dirintis rakyat.
続きを読む »
Rencana Kenaikkan Tukin PNS, Kemenkeu: Proses Penilaian sedang BerlangsungBesaran tukin yang sudah mengalami penyesuaian nantinya akan diperhitungkan dalam anggaran belanja pegawai masing-masing K/L.
続きを読む »
Tukin PNS 3 Kementerian & Lembaga Ini Naik, Kok Bisa?Kenaikan tukin PNS di 3 Kementerian & Lembaga ini adalah bentuk apresiasi Presiden kepada para pegawai tersebut. Di mana saja?
続きを読む »