Eks PJLP Badan Air DLH DKI Jakarta menagih janji Pemprov soal perekrutan
"Sudah tidak kerja lagi sejak tanggal 1 Januari 2023. Langsung diputus kerja begitu saja kan kita bingung. Pertama, kita bingung kalau kita kerja di tempat lain kita sudah terbentur batas usia 56 tahun, tidak bisa bekerja lagi dan siapa yang menerima kita. Kedua, kita mau usaha usaha apa kita ga dapat pesangon sepersen pun. Kita dilepas begitu saja tidak ada modal," kata Ketua Solidaritas PJLP eks UPK Badan Air Azwar Laware kepada wartawan di Balai Kota pada Senin .
"Boleh digantikan karena mengingat anggaran 2023 itu adalah anggaran kami, hak kami hanya saja terbentur Keputusan Gubernur Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang salah satunya mengatur usia petugas PJLP itu sehingga kita tidak bisa melanjutkan pekerjaan," kata dia.
"Perubahan anggaran kapan. Kita kan ga ngerti tentang perpindahan anggaran ini. Yang jelas kami mencari kerjaan agar ada yang menopang rumah tangga ada tulang punggung di keluarga ini. Jadi lebih cepat. Kesian, banyak yang tidak bisa bayar kontrakan. Tidak bisa membayar ongkos untuk anak-anak sekolah," kata dia.
"Katanya ditunggu sampai perubahan anggaran bulan Desember 2023 tapi sebagian teman-teman ini kan ingin kepastian. Pasti ga sih. Jangan cuma kita kayak anak kecil dijanjikan janjikan sudah, diam. Gitu kan," kata dia.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Eks PJLP Unjuk Rasa di Balai Kota, Tuntut Pemprov DKI Jakarta Segera Pekerjakan Anggota KeluargaAzwar mengungkapkan, para PJLP yang berusia lebih dari 56 tahun langsung diputus kontrak tanpa diberi pesangon sama sekali.
続きを読む »
Demo di Balai Kota, Ini Tuntutan Eks PJLP yang Dipecat Heru karena Faktor UsiaPara eks PJLP yang dipecat karena berusia di atas 56 tahun itu berharap ada kepastian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal tuntutan mereka.
続きを読む »
Legislator Minta Pemprov Segera Urus Berkas Kependudukan Warga Plumpang |Republika OnlineAnggota Komisi A DPRD DKI minta Pemprov segera mengurus kependudukan warga Plumpang.
続きを読む »
Cerita Ketua RT saat Warga Kampung Tanah Merah Bayar PBB 1980-anCerita Ketua RT saat Warga Kampung Tanah Merah Bayar PBB 1980-an TempoMetro
続きを読む »
Sekda DKI Minta PNS DKI Netral di Pilkada dan Pemilu 2024Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono meminta seluruh PNS DKI tetap netral menjelang Pemilu
続きを読む »
Pengurus MES Jabar Desak Pemprov Bentuk KDEKS |Republika OnlineJabar memiliki Pergub No 1/2022 tentang Pengembangan Ekomomi dan Keuangan Syariah
続きを読む »