Eks Ketua Bawaslu RI Muhammad mendorong diterbitkan Perppu untuk mengatur pelantikan serentak kada hasil Pilkada 2024.
jpnn.com - JAKARTA – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2012-2017 Muhammad mendorong Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang pilkada.
Wacana yang berkembang, pelantikan kada-wakada hasil Pilkada 2024 harus dilakukan serentak paling lambat Januari 2025. Menurut guru besar di Universitas Hasanuddin Makassar itu menilai, hal tersebut merupakan hal aneh, lucu.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Bawaslu Tolak Laporan Relawan Ganjar soal Deklarasi Prabowo di MuseumBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan laporan dari Relawan Ganjarian Spartan tak memenuhi aspek materiil, sehingga tak bisa diregistrasi.
続きを読む »
Gerindra Sebut Bawaslu Setop Penanganan Laporan terhadap Prabowo sebagai Sikap ProfesionalWakil Ketua Umum Partai Gerindra mengapresiasi Bawaslu yang menyatakan bahwa laporan terhadap Prabowo Subianto resmi dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran.
続きを読む »
Bawaslu Kendari tingkatkan pengawasan pencalonan di tingkat kecamatanBadan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat koordinasi (Rakor) pengawasan pencalonan presiden ...
続きを読む »
Wanti-wanti Bawaslu Soal Debat Bakal Capres di UI: Jangan Ada Atribut KampanyeAnggota Bawaslu RI Puadi mengatakan tidak ada masalah secara teknis dalam kegiatan adu gagasan yang dilaksanakan oleh pihak kampus.
続きを読む »
Bawaslu Tolak Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Pencapresan Prabowo di Museum, Gerindra ApresiasiPartai Gerindra mengapresiasi keputusan Bawaslu RI yang menghentikan laporan perkara tempat deklarasi capres Prabowo Subianto.
続きを読む »
Bawaslu Hentikan Laporan Perkara Tempat Deklarasi Prabowo SubiantoBadan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI resmi menghentikan laporan perkara tempat deklarasi capres Prabowo Subianto
続きを読む »