Pemeriksaan hakim Mahkamah Konstitusi dinilai harus lewat izin Presiden Jokowi melalui Jaksa Agung.
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan hakim konstitusi Maruarar Siahaan menilai kepolisian tetap harus meminta izin kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui Jaksa Agung untuk melakukan pemeriksaan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi . Pemeriksaan ini berkait dengan dilaporkannya sembilan hakim MK dan dua panitera ke Polda Metro Jaya atas kasus pengubahan putusan.
Terlebih beberapa jam pencopotan tersebut, hakim MK Aswanto langsung diganti oleh Guntur Hamzah yang sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal MK.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Lantik 11 Kajati, Jaksa Agung Minta Awasi PemdaJaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga mengingatkan para kajati baru untuk tidak menggelar tata cara penyambutan yang berlebihan di daerah. Sebagai contoh, adanya tarian penyambutan dan pengalungan bunga. Polhuk AdadiKompas
続きを読む »
Jaksa Agung Lantik 21 Kajati dan Pejabat Eselon II, Ini Daftar LengkapnyaJaksa Agung ST Burhanuddin mengambil sumpah 27 pejabat Kepala Kejaksaan Tinggi dan Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung. Dalam pelantikan tersebut, Jaksa...
続きを読む »
Hakim Agung Sunarto Terpilih Jadi Wakil Ketua MA Bidang YudisialFoto 45 Hakim agung melakukan pemilihan untuk posisi Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang yudisial. Hasilnya Hakim agung Sunarto meraih suara terbanyak. Begini potretnya! Foto: Ari Saputra/detikcom
続きを読む »
AS Transfer Dana dari Aset Rusia yang Disita ke UkrainaJaksa Agung Amerika Serikat (AS) Merrick Garland mengumumkan transfer pertama aset milik Rusia yang disita berdasarkan sanksi yang dijatuhkan kepada Moskow. Jaksa...
続きを読む »
Jaksa Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Soal Dugaan Korupsi BTS KominfoTim Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah memeriksa pejabat di Kementerian Keuangan, terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G.
続きを読む »
Kejagung tetapkan tersangka kelima kasus BTS 4G KominfoJampidsus Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) penyedia menara BTS 4G di Kementerian Kominfo.
続きを読む »