Sekretaris BSKDN Kemendagri Kurniasih mengatakan, setiap Pemdes perlu memahami regulasi yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang desa
PEMBANGUNAN desa tidak lepas dari perencanaan tata ruang yang tepat. Hal ini mengingat pembangunan yang tidak disertai perencanaan yang jelas, dapat menimbulkan konflik kepentingan antar daerah, desa, masyarakat, maupun pihak swasta yang memiliki kepentingan.
. Pasalnya, hal itu bisa menjadi bekal bagi Pemdes untuk menyusun dokumen kebijakan perencanaan tata ruang desa dengan baik. "Jadi tata ruang begitu penting namun kita juga harus memperhatikan regulasi-regulasi yang mengaturnya. Apalagi jika daerah tersebut masuk ke dalam wilayah perbatasan dan letaknya menjadi kawasan strategis," jelasnya.
"Kita ambil contoh Situ Gintung yang memakan banyak korban, sejumlah pihak menyebutkan itu karena Situ Gintung mulai dimanfaatkan sebagai tempat wisata, padahal sebagai wilayah penyangga Jakarta tidak seharusnya dimanfaatkan untuk wisata," terangnya. Sementara itu, dalam penyusunan dokumen tersebut juga diperlukan koordinasi antar wilayah perbatasan agar pembangunan desa bisa berkelanjutan dan terhindar dari konflik kepentingan.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Tingkatkan Pembangunan Wilayah, Bupati Sanjaya Roadshow ke Desa-desaRangkaian upacara Karya Agung tersebut digelar dengan dana hibah dan swadaya masyarakat serta iuran dan gotong-royong.
続きを読む »
Menparekraf Kunjungi Desa Wisata Selamanik yang Berada di Kaki Gunung SawalTujuan program Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) agar menjadi daya bangkit bagi ekonomi desa dan sebagai wahana promosi untuk menunjukkan potensi desa-desa wisata di Indonesia.
続きを読む »
Kemendagri Nonaktifkan Bupati Meranti Muhammad Adil, Wabup Jadi PLT PenggantiKemendagri Nonaktifkan Bupati Meranti Muhammad Adil, Wakil Bupati Jadi PLT Pengganti
続きを読む »
Tahun Ini, 15 Kepala Daerah di Jabar Habis Masa Jabatan |Republika OnlinePemprov Jabar akan mengajukan penjabat (pj) kepala daerah ke Kemendagri.
続きを読む »
Bupati Meranti Kena OTT KPK, Kemendagri Tunjuk Wabup jadi Plt Kepala DaerahKPK telah menetapkan tiga orang tersangka hasil OTT kasus korupsi dan suap di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, salah satunya Bupati Meranti Muhammad Adil.
続きを読む »
Biar Pemerintahan Jalan Kemendagri Tunjuk Wakil Muhammad Adil jadi Plt Bupati MerantiKementerian Dalam Negeri menunjuk Wakil Bupati Kepulauan Meranti Asmar sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti.
続きを読む »