Penting dipisahkan narasi thrifting atau praktik membeli pakaian bekas dengan maraknya impor pakaian bekas secara ilegal.
Pemusnahan ballpress oleh KPPBC Nunukan Kaltara. Barang rombengan impor masih menjadi primadona masyarakat yang ingin barang branded dengan harga murah- Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia mendukung upaya pemerintah dalam menghentikan praktik impor pakaian bekas yang dilakukan secara ilegal.
"Selaku asosiasi yang memiliki toko dan menjual merek global, kami pasti keberatan bila barang bekas dengan merek sama," kata Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah di Jakarta, Minggu mengutip"Meskipun jumlah yang masuk misalnya kecil, tetap akan mematikan toko kami yang menjual barang baru termasuk masalah paten HAKI merek apalagi bila barang bekasnya palsu. Orang luar negeri akan takut berinvestasi di Indonesia bila hal ini tidak diatur," tambah dia.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Adian PDIP Justru Kritik Pemerintah Terkait Larangan Impor Pakaian Bekas, Ini Alasannya |Republika OnlineAdian Napitupulu pertanyakan motif di balik larangan impor pakaian bekas
続きを読む »
Pro Kontra Larangan Impor Pakaian Bekas di Tengah Tren 'Thrifting' - tvOnePihak Bea Cukai menyatakan setiap barang yang diimpor ke Indonesia harus barang baru dan jika barang bekas harus terdapat izin pengecualian. Aturan tersebut pun tentu menuai pro dan kontra. - tvOne
続きを読む »
Soal Larangan Impor Pakaian Bekas, Mendag: Nggak Bayar Pajak, Menghancurkan Ekonomi KitaMenurut Zulhas, impor pakaian bekas ilegal ini dilakukan untuk menghindari pajak. Hal itu dapat bermuara pada hancurnya perekonomian Indonesia.
続きを読む »
3 Upaya Polri Dukung Kebijakan Jokowi Larang Thrifting atau Impor Pakaian BekasPolri turut mendukung kebijakan Jokowi larang thrifting melalui pengawalan hingga pemusnahan pakaian bekas
続きを読む »
Hippindo Dukung Upaya Penghentian Impor Pakaian Bekas Secara IlegalKetua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mendukung upaya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koper
続きを読む »