DPR mendesak Kementerian ESDM agar segera menguasai dan mengendalikan pengelolaan tambang yang dilakukan Vale Indonesia.
Komisi VII DPR mendesak agar Pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral menguasai dan mengendalikan pengelolaan tambang yang dilakukan PT Vale Indonesia Tbk . Pasalnya perusahaan nikel asal Kanada tersebut sudah menguasai sumber daya alam di Indonesia selama 55 tahun.
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Bambang Haryadi mengatakan, DPR mengingatkan kembali agar Menteri ESDM, Arifin Tasrif akan kesepakatan terkait divestasi Vale. DPR dan ESDM telah menyepakati agar negara melalui BUMN harus menjadi saham pengendali guna mendapatkan hak pengendalian operasional dan keuangan yang selama ini dikuasi oleh Vale Indonesia.
"Selain itu, Kami ingatkan Menteri ESDM, terkait pencatatan sumber daya dan cadangan serta aset PT Vale Indonesia Tbk harus dibukukan dalam kekayaan negara Indonesia, karena saat ini masih tercatat di Kanada," tegas Bambang, dalam keterangannya, Jumat .Menurut Bambang, DPR menilai, sudah cukup bagi PT Vale Indonesia menguasai SDA Indonesia karena telah beroperasi selama 55 tahun.
"Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden Jokowi atas kebijakan yang berani dan berpihak kepada bangsa Indonesia atas kedua penguasaan PT. Freeport Indonesia dan Blok Rokan. Dan kini kami berharap keberpihakan presiden Jokowi akan kembali dilakukan untuk penguasaan PT. Vale Indonesia Tbk oleh Negara. Terlebih presiden sangat concern terhadap hilirisasi.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Ingin Jadi Pengendali Vale, Kementerian BUMN Tunggu ESDMKementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus berupaya menggenggam saham mayoritas dari PT Vale Indonesia Tbk. (INCO).
続きを読む »
Bank Mandiri Salurkan 1,5 Juta Penerima Bantuan Pendidikan dan 2,1 Juta Kartu Tani KementanBantuan itu merupakan pencanangan dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Kementerian Pertanian.
続きを読む »
Kementerian ESDM: Izin Tambang Pasir Laut Kewenangan DaerahSelain IUP, pendelegasian pemberian izin ke daerah juga meliputi surat izin penambangan batuan dan izin pertambangan rakyat. Juga izin pengangkutan dan penjualan dan IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam. Ekonomi AdadiKompas
続きを読む »
Pemerintah Segera Bangun Industri Panel Surya, Ini BocorannyaKementerian ESDM menyebut pemerintah akan membangun industri panel surya yang diluncurkan paling lambat awal Agustus 2023.
続きを読む »
Mengenal Kode Etik Anggota DPR, Utamakan Kepentingan Bangsa dan Pakai Produk Dalam NegeriKetika dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), setiap anggota terikat dengan kode etik anggota DPR.
続きを読む »
Khofifah Minta Dinas ESDM Jatim Cek LPG di LapanganGUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memerintahkan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur untuk koordinasi dengan Kepolisian untuk memastikan apakah ada kelangkaan LPG di Jawa Timur. Sumber:
続きを読む »