Rancangan UU Pertanggungjawaban APBN tahun 2022 telah resmi menjadi undang-undang. UU ini disahkan pada Rapat Paripurna DPR ke-5 tahun sidang 2023-2024.
Pimpinan Rapat Paripurna Rachmat Gobel mengatakan pada intinya semua fraksi di DPR menyetujui pengesahan UU Pertanggungjawaban APBN 2022, hanya Fraksi PKS saja yang memberikan sikap setuju dengan catatan.
Dalam catatannya itu, urusan pengelolaan utang menjadi salah satu masalah yang disoroti Banggar. Secara spesifik ada dua fraksi yang menganggap serius permasalahan utang ini dan melampirkannya dalam sikap fraksi yang dibacakan Ibas.Fraksi PAN mendorong pemerintah untuk menyusun strategi penggunaan utang pemerintah jangka panjang dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan utang.
Masalah lainnya, Ibas juga mengatakan Banggar meminta pemerintah memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran dan tepat waktu."Khususnya subsidi enegri baik BBM, LPG, maupun listrik dan mengintegrasikan data dengan data DTKS," katanya. "Pada APBN awal direncanakan lebih dari 900 triliun, di Perpres disebutkan Rp 943 triliun dan realisasinya di Rp 688,5 triliun atau 73%, turun 20,9% dibandingkan tahun lalu di mana pembiayaan utang mencapai Rp 870 triliun," katanya dalam konferensi pers APBN KiTA, Selasa .